Pulihkan Ekonomi, BSU Harus Bisa Diperluas ke Pekerja Informal

EKONOMI dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyambut positif upaya pemerintah untuk melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro di 2021. Menurutnya itu akan berdampak efektif untuk mendukung pemulihan ekonomi.

"Saya kira akan efektif, hanya saja jika ditanya seberapa besar efektifnya saya kira jawabannya bisa beragam," tuturnya saat dihubungi, Kamis (10/9).

Efektivitas yang beragam itu, lanjut Yusuf, dapat terjadi pada BSU kepada pekerja berpendapatan di bawah Rp5 juta. Bantuan itu dapat berdampak efektif bila pekerja tidak memiliki tanggungan lain selain dirinya.

Dengan begitu pekerja penerima BSU dapat membelanjakan uang yang diterima dan mengerek perekonomian di sekitarnya. Yusuf bilang, sasaran dari BSU seharusnya juga diperluas oleh pemerintah kepada pekerja informal maupun pekerja yang belum atau tidak terdaftar dalam BPJamsostek.

Namun diakui itu akan menambah tantangan pemerintah karena setiap uang negara yang mengalir akan diaudit dan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam hal ini, pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan uang negara.

Baca juga : Ekonom: Prioritas Anggaran Tahun Depan Masih Salah Arah

Oleh karenanya, Yusuf mendorong agar pemerintah membangung komunikasi dengan BPK dalam bentuk konsultasi. "Konsultasi saya kira perlu dibuka dengan BPK terkait proses penyaluran yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip good governance," tuturnya.

Kemudian menyoal Banpers Usaha Mikro, Yusuf berpendapat bantuan berupa hibah Rp2,4 juta kepada tiap pelaku usaha itu dapat menjadi modal usaha. Akan tetapi, dukungan berupa hibah dinilai tidak berdampak menyeluruh bila pemerintah tidak melakukan pendampingan.

"Banpers produktif juga perlu dibarengi dengan pendampingan bagi usaha mikro ini agar usaha mereka bisa lebih berkelanjutan, dengan cara itu bantuan banpers saya kira bisa lebih optimal dalam mendorong daya beli khususnya di tahun depan," jelas Yusuf.

Ia menambahkan, rencana pemerintah untuk melanjutkan berbagai bantuan sosial di 2021 memang dirasa perlu. Hanya, pengambil kebijakan dinilai perlu mengevaluasi ihwal data dan penyaluran.

"Tantangan keberlanjutan dari beragam bantuan ini adalah verifkasi data penerima. Saya kira di tahap awal suatu program hal ini lumrah terjadi, tetapi tentu di tahun depan deviasi kesalahan dari calon penerima seharusnya bisa ditekan lebih kecil," pungkas Yusuf. (OL-7)