Kawal Kualitas Rumah Subsidi dengan Digitalisasi

PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengingatkan lagi bahwa mereka mendukung relaksasi terhadap pengembang perumahan dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, relaksasi tersebut tidak berlaku dalam hal kualitas rumah.  

Hal tersebut dikatakan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin saat mengadakan pertemuan dengan asosiasi pengembang perumahan dalam rangka evaluasi implemetasi Sistem Informasi untuk Pengembang (SiKumbang) semester I-2020 melalui konferensi virtual, Jumat (4/9).

Untuk itu Arief menegaskan kepada asosiasi untuk memonitoring anggotanya agar selalu menjaga kualitas rumah dan berlomba dalam mengikuti perkembangan digital untuk peningkatan perkembangan pembiayaan perumahan ke depan. 

"Era digital tidak bisa ditinggalkan. Semua asosiasi harus hijrah agar ramah dengan teknologi dan mampu mengikuti perkembangan aplikasi dan menginput semua datanya ke SiKumbang, karena gerbongnya adalah pengembang," ujar Arief menegaskan.

Saat ini, per Jumat (4/9), 11.414 lokasi perumahan telah tercatat di aplikasi SiKumbang yang merupakan anggota dari 20 asosiasi pengembang. Sebanyak 500.605 unit rumah tapak sudah terdaftar di aplikasi SiKumbang, 257.647 unit tapak subsidi sudah dinyatakan terjual dan 1.604 unit rumah susun terdaftar dengan 387 unit rumah susun subsidi yang telah terjual.

Menurut Arief, kontribusi pengembang sangat besar untuk mendukung big data yang sedang dibangun oleh PPDPP. 

"Dengan adanya data real time dari sisi supply dan demand perumahan, maka semua menjadi lebih akuntabel, transparan, efisien dan cepat. Data ini akan menjadi masukan berarti kepada Kementerian Keuangan dan pihak terkait dalam penyaluran dana FLPP ke depan," ungkap Arief optimistis.

Ketua Umum DPP REI, Totok Lusida yang hadir dalam pertemuan menyampaikan apresiasinya kepada kemajuan teknologi PPDPP. 

“Data digital tidak bisa bohong. Kami sangat mengapresiasi yang sudah dilakukan PPDPP dan kami akan terus mendorong anggota untuk memasukkan data perumahannya ke dalam aplikasi SiKumbang ini," ujarnya.

Senada, Ketua Umum DPP Himppera, Endang Kawijaya menyampaikan masukan agar disiapkan perangkat hukum jika terjadi double booking untuk penjualan perumahan. Ia juga berharap PPDPP lebih memperkuat sistemnya agar terhindar dari gangguan teknis dalam pelaksanaannya.

GMD Pemasaran Ritel Perumnas, Ari Indrianto menyampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh PPDPP merupakan terobosan yang bagus sebagai parameter untuk mengambil keputusan.

"Saya takjub dengan data yang disampaikan PPDPP dan kami menginginkan data ini bisa kami peroleh untuk menjadi bahan pertimbangan ke depan,” ungkapnya.

Di akhir pertemuan Arief menegaskan kembali kepada seluruh asosiasi pengembang agar asosiasi mendorong semua anggotanya yang masih bersifat konvensional dan analog. 

"Jika masih gagap teknologi dan tidak mau hijrah ke digital, maka pengembang hanya tinggal menunggu kepunahannya,” ujarnya tegas. (RO/A-1)