Negara Berutang Wajar, Asal Berdampak pada Percepatan Ekonomi

PEMERINTAH Indonesia menambah utang negara adalah hal yang wajar, terlebih di tengah pandemi covid-19.

Menurut Peneliti Indef, Media W. Askar, yang terpenting, pemerintah sudah melakukan proses mitigasi sesuai kemampuan negara serta bisa membantu optimalisasi percepatan ekonomi.

“Dalam konteks pandemi seperti ini, penyesuain perlu dilakukan ulang. Tentu saja (berutang) selama ada proses mitigasi yang jelas dan disesuaikan dengan kemampuan negara bisa dioptimalkan untuk percepatan ekonomi,” katanya dalam diskusi secara virtual, Kamis (27/8).

Dalam kesempatan yang sama, ekonom senior Indef, Aviliani menilai rasio utang Indonesia masih belum berbahaya. Karena secara rasio utang maksimal 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya yang terpenting bagaimana menjadikan utang ini memiliki efek berganda atau multiplier effect ketika kondisi negara kembali normal.

Baca juga : BKPM Bentuk Peta Potensi dan Peluang Investasi

“Kita paham covid-19 membutuhkan anggaran yang besar untuk pengendaliannya maka defisit di atas 3% jadi gak masalah. Ke depan ketika kondisi normal, yang terpenting utang ini apakah bisa memberikan efek berganda untuk keuangan negara,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan sehingga nantinya ketika penerimaan pajak bisa naik dan negara mampu membayarkan utangnya. Menurutnya yang menjadi berbahaya saat tidak adanya kesinambungan visi dan misi pemerintahan pada setiap periode. Akibatnya pemasukan pajak tidak naik sehingga ketergantungan utang semakin meningkat.

“Yang bahaya itu gak bisa nambah pajak, akhirnya gali lobang dan tutup lobang. Kalau sudah gali lobang dan saat bonus demografi 2050 habis kita gak siap maka kita akan jadi negara gagal. Karena gak bisa bayar utang. Peluangnya kita sampai 2050 untuk pertumbuhan yang berkesinambungan,” paparnya. (OL-2)