Pemerintah Efektifkan Anggaran

PEMERINTAH akan menyisir kembali semua program yang ada untuk penanganan covid-19 serta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dari hasil penyisiran itu, pemerintah akan melakukan pergeseran anggaran dari program yang dinilai kurang optimal ke program baru yang
lebih dibutuhkan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyerapan anggaran program penanganan covid-19 dan PEN
hingga Rabu (26/8) telah mencapai Rp182,55 triliun atau 26,2% dari total anggaran sebesar Rp695,20 triliun.

Airlangga menilai serapan anggaran tersebut mengalami peningkatan signifikan pada Juli dan Agustus 2020. Mengingat hingga akhir semester I
2020 serapannya hanya mencapai Rp124,62 triliun. Pemerintah disebutnya terus memonitor dan mengevaluasi kinerja dari program tersebut.

“Kita ingin memastikan bahwa semua alokasi anggaran sudah ada programnya dan sudah bisa dipastikan realisasinya. Kalau ada program
yang berpotensi tidak terealisasi dan tidak terserap anggarannya, kita sudah siapkan beberapa usulan program baru dengan kriteria yang berdampak
signifikan terhadap ekonomi kita,” ujar dikutip dari siaran pers, kemarin.

Salah satu program yang tidak akan terealisasi dan terserap penuh anggarannya ada pos kesehatan. Dengan anggaran Rp87,5 triliun realisasinya
diperkirakan akan hanya Rp72,73 triliun.

Beberapa pos perlindungan sosial juga akan dilakukan pergeseran dengan tujuan agar pelaksanaannya berjalan cepat untuk mendorong pemulihan
ekonomi.

Sebelumnya sejumlah kalang an mengingatkan pemerintah untuk menggenjot efektivitas penggunaan anggar an guna mencegah Indonesia
jatuh ke jurang resesi.

Anggaran PEN sebesar Rp695,2 triliun dianggap masih perlu diperhatikan lagi penyerapannya. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Indonesia Shinta Kamdani secara tegas mempertanyakan lambatnya penyerapan anggaran

PEN. Menurutnya, pemerintah harus segera mengevaluasi implementasi penyerapan anggaran PEN.

“Sebenarnya stimulus semua bagus sekali. Apalagi UMKM, kami sangat senang. Masalah utama implementasi penyerapan rendah ini kenapa? Jadi
pemerintah harus mengevaluasi.

Ini kenapa rendah sekali?” katanya dalam webinar, Selasa (25/8).

Masalah data

Sejauh ini pemerintah telah melakukan beberapa upaya terobosan guna meningkatkan penggunaan anggaran PEN.

Pemberian bantuan modal kerja dan juga insentif bagi pekerja bergaji di bawah Rp5 juta merupakan salah satu upaya meningkatkan daya
tahan masyarakat dan menggerakkan perekonomian.

Terkait penyaluran bantuan langsung kepada masyarakat, Direktur Pelaksana Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengimbau agar pemerintah
Indonesia segera melakukan sinkronisasi data.

Mari menyatakan negara yang melakukan sinkronisasi data akan mampu menyalurkan bansos secara cepat dan sesuai target sehingga dapat meringankan
beban masyarakat di tengah pandemi covid-19.

Lesson learned dalam menjalan kan bansos adalah pentingnya data dan keberadaan digital ID yang link dengan sistem pembayaran.
Indonesia sudah punya high covered ID system tapi masalahnya pada data,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, kemarin. (E-1)