Kementan Bangun 130 Korporasi Petani

KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) tengah membentuk kawasan korporasi petani di sejumlah daerah untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

Adanya korporasi ini dinilai mampu mengonsolidasikan para petani di suatu kawasan untuk bisa mengelola satu unit usaha berbadan hukum sehingga
petani bisa naik kelas.

“Mengorporasikan petani untuk mengembangkan model bisnis melalui konsolidasi petani dan usaha tani yang mampu memberikan nilai tambah
dan memperkuat kelembagaan petani. Biar petani naik kelas, tidak selamanya di bawah,” kata Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan, Kementan, Ugi Sugiharto, dalam diskusi webinar bersama Center for Indonesia Public Policy (CIPS), kemarin.

Ia menilai pembentukan korporasi itu juga bisa meningkatkan posisi daya tawar produk pertanian yang nantinya berdampak pada kenaikan pendapatan dan kesejahteraan.

Pembentukan korporasi petani juga sudah memiliki dasar hukum, yakni Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 dan sejalan dengan instruksi
Presiden Joko Widodo.

Dari 130 daerah yang akan membentuk korporasi komoditas tanaman pangan tersebut, sebanyak 80 kabupaten untuk petani padi, 34 kabupaten untuk
jagung, empat kabupaten untuk kedelai, tiga kabupaten ubi kayu, dua kabupaten ubi jalar, dan satu kabupaten porang.

“Di Indramayu dan Demak untuk korporasi padi akan menjadi major project 2020. Namun, kita targetkan tahun ini terbentuk 130 kawasan,” ujarnya.

Permodalan korporasi dapat diperoleh dari kredit usaha rakyat (KUR), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), maupun investor. Sementara itu, Kementan
akan membantu dalam penyediaan benih. (Wan/E-3)