Proyeksi Ekonomi Kuartal III Minus 2%, Indonesia Masuk Resesi

DIREKTUR Eksekutif CORE (Center of Reform on Economics) Indonesia Mohammad Faisal memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 akan kembali terkontraksi atau berada pada angka minus 2% yang artinya Indonesia akan masuk resesi ekonomi.

Secara teknikal, Faisal menambahkan bahwa jika perkiraannya terjadi maka Indonesia telah masuk kedalam kondisi resesi. Namun, menurutnya kondisi ini membaik bila dilihat dari sisi trennya.

"Ini jangan dilihat secara teknis tapi lihat secara trennya. Yang perlu dipahami itu, meskipun minus tapi ternyata trennya membaik dibanding kuartal II-2020, ini masih bagus. Ke depan yang perlu difokuskan ialah bagaimana resesi nggak terlalu dalam dan kita harapkan sustainable sampai kuartal IV-2020," ungkapnya dalam webinar secara daring, Selasa (25/8).

Lebih lanjut, menurut Faisal dari pandangan ekonomi, resesi itu merupakan bagian dari siklus. Di mana pertumbuhan ekonomi itu selalu mengalami fluktiasi atau naik turun.

Baca juga: Indef : Pertumbuhan Ekonomi di Akhir 2020 Minus 0,53% - 0,14%

Ketika pertumbuhan ekonomi dikatakan menanjak, hal tersebut bisa diistilahkan sebagai recovery. Ketika berada di atas, dinamakan booming dan ketika turun dari segi nominal, hal itu dinamakan resesi.

"Kalau dilihat dari kuartal II dan III di negara lain juga sama. Sedikit negara yang bisa menghindari kontraksi karena penanganan wabah sejak awal. Seperti Tiongkok dan Vietnam sangat serius dari awal pandemi. Kita sudah lewat masanya dan pandemi sudah ada di depan. Jadi sekarang tinggal bagaimana stimulus dari pemerintah yang sudah ada dalam program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) atau belum ada di program PEN itu bisa diimplementasikan secara cepat," sambungnya.

Secara keseluruhan, Faisal menambahkan bahwa berdasarkan prediksi dari CORE Indoneska, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menyentuh angka minus 1,5 sampai 3%.

Faisal menambahkan, saat ini pemerintah harus memntingkan masyarakat bawah yang sangat terdampak. Hal ini dikarenakan masyarakat bawah tidak bisa menunggu lama dan banyak yang bergantung upah harian dan juga BLT (Batuan Langsung Tunai).

Selain itu penurunan daya beli dari kalangan bawah juga harus ditindaklanjuti. Hal ini dikarenakan Bansos (Bantuan Sosial) yang sangat dibutuhkan tapi memiliki realisasi yang lambat.

"Ada juga permasalahan UMKM. Mereka ini jadi ujung tombak kita karena 99% pelaku usaha itu ada di sektor UMKM. PEN itu sekitar Rp124 triliun untuk UMN, tapi skemanya masih pembiayaan dan permodalan di sistem perbankan. Padahal 98% UMKM itu ada di sektor usaha mikro. Hanya 1% saja di sektor usaha kecil dan menengah, di mana mereka merupakan sektor yang bankable dan bisa menikmati stimulus sistem perbankan," kata Faisal.

"Sisanya sebanyak 98% ini nggak bisa dipaksa dan untuk merambah usaha mikro dan ultra mikro yang tidak bankable, kalau dipaksa akan menambah risiko di perbankan. Sekarang perbankan masih sehat walaupun ada penurunan kinerja. Kalau dipaksa meningkatkan risiko kredit, penurunan akan menular ke sektor perbankan," lanjutnya.

Faisal mengusulkan bahwa stimulus untuk UMKM harus diperbaiki, di mana paling besar penerima manfaat harus dari sektor usaha mikro. Penyalurannya pun tidak perlu melalui perbankan, karena bisa dilakukan dengan skema Bansos.

"Ke depan, yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita bangun pondasi ekonomi yang kuat. Karena nantinya ini bukan hanya untuk menghadapi krisis tapi juga ke depan termasuk menghadapi climate change dan permasalahan lainnya," pungkas Faisal. (OL-4)