Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan realisasi pembelian surat berharga negara (SBN) oleh BI di pasar perdana hingga 14 Agustus 2020 telah mencapai Rp125,06 triliun.
Pembelian SBN oleh BI tersebut berdasarkan pada dua surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan Gubernur BI tertanggal 16 April dan 7 Juli 2020.
"Secara keseluruhan BI telah membeli SBN untuk pendanaan APBN 2020 sebesar Rp125,06 triliun, dalam rangka bentuk dukungan kami untuk memperlancar dan menyukseskan program PEN sesuai UU 2/2020," ungkapnya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI secara daring, Senin (24/8).
Dia mengatakan, dengan skema berbagi beban atau burden sharing tersebut pemerintah dapat fokus mengakselerasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemulihan ekonomi akibat covid-19.
"Dengan komitmen BI tersebut, tentu pemerintah dapat lebih memfokuskan upaya akselerasi realisasi APBN untuk mendorong perekonomian Indonesia," sambung Perry.
Selain itu, BI pun memiliki kewenangan untuk merepo atau membeli SBN yang dimiliki oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) jika dibutuhkan untuk menyalurkan likuiditas bagi bank-bank yang memiliki dampak sistemik.
"Sebagaimana diketahui kewenangan BI untuk pembelian repo SBN yang dimiliki LPS ini untuk biaya penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan non sistemik itu diatur dalam pasal 16 dan 20 UU 2/2020. Ini juga diatur PP 23/2020," ujarnya.
Nota kesepahaman antara BI dan LPS pun telah disepakati pada 21 Juli lalu, di mana dalam nota kesepahaman ini mengatur penjualan maupun repo SBN milik LPS ke BI dalam hal LPS memerlukan likuiditas untuk menjalankan tugas dan wewenangnya.
"Dalam arti ini juga tetap menggunakan tata kelola yang baik, mekanisme pasar serta dampaknya terhadap operasi moneter dan pasar uang. Kami juga mendukung untuk melakukan asesmen kondisi pasar uang," pungkas Perry. (OL-4)
UTANG pemerintah makin mencemaskan. Pada awal 2025 ini, total utang pemerintah pusat membengkak menjadi Rp8.909,14 triliun. Angka itu setara dengan 40,2% produk domestik bruto (PDB).
Utang negara adalah alat yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan merangsang perekonomian, tetapi juga membawa risiko jika dikelola dengan buruk.
PADA 2024, utang publik global diperkirakan mencapai US$102 triliun. Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok berkontribusi besar terhadap meningkatnya jumlah utang. Indonesia?
Kemenkeu mencatat posisi utang pemerintah per Agustus 2024 mencapai Rp8.461,93 triliun. Rasio utang pemerintah pada periode tersebut sebesar 38,49%, masih di bawah batas aman 60%.
Masyarakat sipil menyampaikan keprihatinan terhadap inisiatif AZEC. Menurut mereka perjanjian itu solusi palsu memperpanjang penggunaan energi fosil dan menambah utang negara.
PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo disebut meninggalkan warisan utang dan biaya utang yang cukup besar bagi pemerintahan berikutnya.
Putra bungsu Presiden Jokowi itu juga menyebut bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.
Ia menilai ada perpecahan antara Jokowi dengan PDIP yang mengusung pasangan Ganjar-Mahfud.
Beragam pembangunan telah dilakukan selama empat tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin.
JIKA tidak ada aral melintang pada 20 Oktober 2024 nanti, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin akan segera berakhir.
"Pada pilihan 2019, pemilih Jokowi dan Ma'ruf Amin itu cenderung pilihannya untuk sementara ini masih banyak ke Ganjar Pranowo," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan
Surya Paloh menyampaikan pesan kepada seluruh anggota Fraksi NasDem agar tetap mendukung penuh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin (Jokowi-Maruf).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved