Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
DI tengah pandemi covid-19 yang telah melumpuhkan segala aspek termasuk perekonomian, Indonesia masih memiliki mimpi yang tinggi untuk dapat menjadi negara maju 25 tahun mendatang atau pada 2045.
Kepala Departemen Ekonomi CSIS (Center for Strategic and International Studies) Yose Rizal Damuri mengatakan, untuk menjadi negara maju, Indonesia setidaknya harus mengatasi 3 permasalahan utama. Permasalahan itu ialah akumulasi modal, SDM (sumber daya manusia) dan peningkatan produktifitas.
"Setiap tahun akumulasi modal kita sebenarnya cukup tinggi yaitu 5-6%, tapi ini tidak mencukupi. Kenapa? Karena di Indonesia itu butuh banyak jumlah modal per kapita. Kita masih di bawah Thailand, Malaysia dan negara Asean lainnya. Apalagi banding singapura," ungkapnya kepada Media Indonesia, Senin (17/8).
Lebih lanjut, Yose menambahkan bahwa modal harus dipupuk baik dari dalam maupun luar negeri. Sementara itu, pemerintah saat ini dirasa sangat ambigu dengan modal luar negeri.
Menurut Yose, saat Presiden Joko Widodo mengatakan ingin mendapatkan modal dari luar negeri, tapi kenyataannya banyak kebijakan yang melarang dan membatasi modal dari luar negeri.
"Bagaimana orang mau tanam modal dari dalam maupun luar kalau iklim investasi tidak terlalu baik. Kalau kebijakannya saja belum berhasil dituntaskan. Kita harus bisa terus pupuk modal," sambung Yose.
Selain itu, terkait sumber daya manusia, Yose menambahkan, SDM di Indonesia memoliki jumlah yang cukup banyak, bahkan terlalu banyak. Namun, sebanyak 60% pekerja di Indonesia saat ini memiliki latar belakang pendidikan tamatan SD (sekolah dasar) bahkan tidak tamat SD.
Baca juga : Gotong Royong Bisa Kuatkan Indonesia Hadapi Tekanan Ekonomi
"Bagaimana kita masuk industri 4.0 kalau begini? Padahal karena covid-19 ini, kita bisa memasuki industri 4.0 lebih cepat. Jadi harusnya dengan kondisi sekarang, tahun 2025 atau 2026 kita sudah masuk tahapan ini. Ekonomi makin masif, jadi SDM perlu disiapkan," ujarnya.
Selain kedua hal tersebut, produktifitas juga dikatakan perlu disiapkan. Pasalnya saat ini menurut Yose modal di Indonesia tidak produktif. Saat ini, profuktifitas di Indoneia dikataakan lebih rendah dibandingkan negara lain.
Hal ini disebabkan oleh beban ekonomi Indonesia terlalu tinggi dibandingkan produktifitasnya. Menurutnya, cost of doing bussiness terlalu tinggi.
"Karena regulasinya nggak jelas. Misalnya peraturan bisnis dan investasi yang cepat berubah. Mau impor bahan baku saja butuh waktu yang lama dengan ketidakpastian tinggi. Jadinya produktifitas rendah biaya ekonominya tinggi. Ini akibatnya modal tidak terakumulasi dan menyebabkan SDM nggak terangkat," kata Yose.
Menurut Yose, jika 3 hal ini masih belum hisa diperbaiki, Indonesia akan terjebak menjadi negara berkembang saja. Selain itu, dengan adanya percepatan industri karena pandemi covid-19, seharusnya Indonesia mampu memanfaatkan momentum ini.
Selain itu, Yose menuturkan, berdasarkan pernyataan dari Bank Dunia, untuk menjadi negara maju, sebuah negara harus memiliki GNI (Gross National Income) per kapita sebesar 6%.
"Indonesia empat tahun ke belakang itu biasanya GNI kita 5,5-6%. Kalau masih bisa mengikuti sekarang ini mungkin bisa tercapai. Tapi memang kita masih dalam ketidakpastian yang tinggi dan akan ada perubahan yang cukup besar dalam struktur ekonomi Indonesia," pungkasnya. (OL-7)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved