RAPBN 2021, Transfer Daerah dan Dana Desa Fokus Tujuh Kebijakan

PEMERINTAH merencanakan anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 796,3 triliun dalam RAPBN 2021. Besar anggaran itu akan digunakan untuk menjalankan tujuh fokus kebijakan.

"Pada 2021, anggaran TKDD direncanakan sebesar Rp 796,3 triliun," ujar Presiden Joko Widodo saat menyampaikan dokumen RAPBN dan Nota Keuangan, Jumat (14/8).

Fokus pertama digunakan untuk mendukung langkah pemulihan ekonomi nasional. Itu dilakukan melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan ekonomi. Berikut, dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi dan dukungan terhadap UMKM.

Baca juga: Presiden: RAPBN 2021 Diarahkan untuk Pemulihan Ekonomi

Adapun kedua ialah mengoptimalkan pemanfaatan dana bagi hasil dalam rangka mendukung penanganan kesehatan. Serta, jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi dampak covid-19. Ketiga, mengarahkan 25% dari dana transfer umum untuk mempercepat program pemulihan ekonomi daerah dan pembangunan SDM.

Keempat, memfokuskan penggunaan dana insentif daerah (DID) untuk digitalisasi pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan UMKM. Kelima, refocusing dan simplikasi jenis, bidang dan kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang bersifat reguler.

Keenam, lanjut Kepala Negara, DAK non-fisik juga mendukung penguatan SDM pendidikan melalui dukungan program merdeka belajar. Berikut, tambahan sektor strategis lain, seperti dana pelayanan perlindungan perempuan dan anak. Serta, dana fasilitasi penanaman modal dan dana pelayanan ketahanan pangan.

Baca juga: Presiden: Reformasi Kesehatan dan Pangan Harus Dipercepat

Ketujuh, mempertajam alokasi dana desa untuk pemulihan ekonomi desa dan pengembangan sektor prioritas. Misalnya, teknologi informasi dan komunikasi, pembangunan desa wisata dan mendukung ketahanan pangan.

Dalam lima tahun terakhir, pemanfaatan TKDD dirasakan masyarakat melalui peningkatan kinerja pelayanan dasar publik. Seperti, akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak, beriku persalinan yang dibantu tenaga kesehatan.

"Tingkat kesenjangan di wilayah perdesaan juga menurun. Ditunjukkan dengan semakin rendahnya rasio gini dari 0,316 pada 2016 menjadi 0,315 pada 2019. Persentase penduduk miskin di perdesaan turun dari 13,96% pada 2016, menjadi 12,60% tahun 2019," tutur Jokowi, sapaan akrabnya.(OL-11)