Saatnya Indonesia Punya Kedaulatan Jaringan

PERKEMBANGAN teknologi informasi diyakini bermanfaat  terhadap perekonomian dalam negeri. Selain bisa memicu aktivitas perdagangan masyarakat, maraknya penggunaan aplikasi berbasis internet juga berkontribusi terhadap pendapatan devisa negara.

Hal itu mengemuka dalam diskusi bertajuk Kedaulatan Jaringan Nasional dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi yang Kokoh dan Berkelanjutan, di Bandung, Rabu (12/8). Ketua Umum Serikat Karyawan (Sekar) Telkom Edward Simanjuntak mengatakan, saat ini banyak pemain over the top (OTT) global yang beroperasi di Indonesia seperti google, facebook, dan amazon.

Baca juga: Jaringan internet Telkomsel dan Telkom Terganggu

Terbukanya Indonesia terhadap pemain global menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk karena memiliki pasar yang fantastis yakni 260 juta penduduk. Edward mengatakan, seharusnya kondisi ini memberi kontribusi yang besar terhadap devisa negara.

Salah satunya jika operasional OTT global ini menggunakan infrastruktur telekomunikasi yang sudah ada dan dimiliki Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki banyak data center dan jaringan untuk menunjang aktivitas bisnis platform dari luar negeri tersebut.

"Akan menguntungkan jika OTT global ini menggunakan data center dan jaringan backbone punya Indonesia," katanya. Sebagai contoh, menurutnya PT Telekomunikasi Indonesia memiliki sedikitnya 11 data center di Tanah Air.

Selain itu, untuk kebutuhan jaringan backbone, Indonesia sudah memiliki Palapa Ring I dan II dengan kapasitas yang sangat besar. "Ibaratnya kalau jalam tol, kita punya lebar jalan yang bisa digunakan hingga 300 mobil bersamaan. Kan tidak akan macet," ujarnya.

Namun, berbagai infrastruktur yang dimiliki Indonesia ini tidak digunakan oleh pemain OTT global karena mereka lebih memilih menggunakan data center yang berbasis di luar negeri seperti Singapura. Padahal, jika dilihat dari jumlah pasar, seharusnya data center mereka berada di Indonesia karena memiliki penduduk ratusan juta.

"Seharusnya orang Singapura yang membayar ke Indonesia ketika mereka mengakses OTT global, karena data centernya di kita. Ini kok kita yang bayar ke Singapura, padahal pasar mereka sedikit, hanya 10 juta penduduk," katanya.

Selain berdampak terhadap inefisiensi dan tidak bisanya pemerintah menarik pajak atas aktivitas bisnis mereka, lanjut Edward, data center yang berada di luar negeri pun memberi ancaman khususnya bagi kerahasiaan data masyarakat dan negara kita. "Berapa juta orang Indonesia yang menggunakan facebook dan mengakses google setiap harinya. Tapi data centernya di luar negeri. Artinya data-data negara kita, penduduk kita, akan mudah diketahui oleh asing," katanya.

Bahkan, tambah dia, jika ini dibiarkan akan berbahaya karena bisa saja rahasia negara kita akan mudah dibongkar oleh pihak lain. Edward menjelaskan, kondisi ini terjadi karena masih belum adanya regulasi yang mengatur hal itu.

Terlebih, kebebasan bagi pemain global inipun seakan-akan didukung oleh dalih percepatan investasi. "Jika dibiarkan, ini akan merugikan. Pemain lokal kita dikenakan pajak, mereka dari luar tidak. Ini akan berpengaruh kepada iklim kompetisi," katanya.

Sekjen Sekar Telkom Imam Budi Santoso mengatakan, kini kondisinya semakin parah karena pemain OTT global inipun semakin melebarkan bisnisnya dengan membangun layanan infrastruktur dan jaringan di Indonesia. Sebagai contoh, menurutnya google membangun SKKL Indigo Cable System yang menghubungkan Singapura - Australia dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu cabang rute cable tersebut.

Sejak Maret 2020 ini, lanjut dia, layanan tersebut sudah menjangkau 56 kota dan delapan provinsi di Indonesia. Seharusnya, lanjut dia, pemerintah bisa menggiring para pemain OTT global ini untuk menggunakan data center dan jaringan infrastruktur milik Indonesia.

Selain untuk menambah devisa serta menjaga kedaulatan jaringan nasional, ini juga berpotensi menambah pemasukan kas bagi negara. "Kita punya Palapa Ring, itu belum terpakai maksimal. Bayangkan saja, platform kita hanya beberapa seperti bukalapak, gojek. Tapi yang banyak di kita kan platform dari luar. Harusnya mereka gunakan punya kita," katanya.

Jika ini terus terjadi akan berdampak terhadap semakin sulitnya Indonesia dalam mencegah konten tak bertanggungjawab di internet seperti berita bohong dan ujaran kebencian. "Dan pastinya kita akan kehilangan potensi pertumbuhan ekonomi digital," katanya.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah tidak membiarkan berdirinya berbagai jaringan infrastruktur telekomunikasi asing. "Selain berbicara bisnis, ini juga berbicara nasionalisme," katanya. (BY/A-1)