PENELITI Bidang Politik dan Kebijakan Publik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syafuan Rozi, menilai dalam penyaluran anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pemerintah harus menyisir penyebab rendahnya penyerapan anggaran sektor publik dan swasta dan butuh perlu jalan keluar secara kreatif dan out of the box.
"Seperti memanfaatkan teknologi informasi dan fleksibilitas pertangung jawaban anggaran karena Kementerian masih ragu-ragu menggunkaan anggaran tersebut," kata Syafuan saat dihubungi, Rabu (29/7).
Baca juga: Pelaku UMKM Mulai Rasakan Nikmatnya Program PEN
Selain itu, penyerapan anggaran sektor publik seperti social safety net untuk memperkuat PEN terkait dengan fleksibilitas pembayaran pertanggung jawaban keuangan kegiatan harus inovatif dan absah secara keuangan negara, jika tidak akan banyak pembatalan atau penundaan kegiatan.
"Kunci serapan untuk memulihkan PEN adalah virtual visiting dengan informasi teknologi (IT) dan dilegalkannya pembayaran melalui dokumen kwitansi virtual, serta pemesanan barang dan jasa narasumber penelitian/mitra usaha dari jauh didukung jasa pengiriman yang juga perlu difasilitasi perannya," ujar Syafuan.
Penyaluran juga harus dipercepat agar pertumbuhan ekonomi 2020 tidak terkontraksi bahkan terjadi resesi. Pemerintah juga wajib merampingkan prosedur agar penyaluran PEN bisa tersalur ke masyarakat dengan cepat dan sesuai regulasi.
Diketahui, serapan anggaran program PEN masih di bawah 30% dari anggaran yang dikeluarkan pemerintah sebanyak Rp695,20 triliun. Di bidang kesehatan mendapat jatah Rp87,55 triliun baru terealisasi 7%, dari social safety net mendapatkan jatah Rp203,90 triliun baru terealisasi 38%. (OL-6)
