Pandemi Covid-19, Indonesia Butuh Lebih dari Sekedar Utang

MENCARI anggaran tambahan lewat utang dianggap dapat menjadi solusi karena pandemi covid-19 yang terjadi di luar kendali pemerintah. Namun kebijakan yang ekonomi yang lebih sehat sangat dibutuhkan untuk meminimalisir dampak pandemi ini.

Executive Director Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Rainer Heufers mengatakan, negara-negara di seluruh dunia memang sedang menghadapi tantangan dalam perekonomian masing-masing.

Sebelum pandemi Covid-19 merebak, perekonomian dunia sedang dalam proses memulihkan diri pasca meredanya perang dagang. Setelah pandemi merebak, kebijakan keuangan yang hati-hati mendorong kreditor untuk mencari utang di pasar reguler dengan harga yang wajar.

Pembiayaan lewat pajak merupakan alternatif yang tidak tepat untuk dijadikan pilihan karena membebani perekonomian domestik dan dapat memperparah krisis.

Sementara itu, di sisi pengeluaran, anggaran yang ada ditujukan untuk melindungi masyarakat dan membantu perusahaan yang sehat bertahan dari krisis ekonomi.

Baca juga : Ekonomi Anjlok, Singapura Masih Jadi Investor Utama di Indonesia

Kebijakan ekonomi yang tidak sehat, menurutnya, mengurangi efektivitas anggaran ini dengan membatasi peluang ekonomi dan pertumbuhan perusahaan.

"Pemerintah perlu benar-benar memprioritaskan kebijakan mana yang berdampak signifikan terhadap perekonomian,” jelas Rainer melalui rilis yang diterima, Rabu (22/7).

 Rainer menjelaskan, Indonesia telah mengelola sumber keuangannya secara bijaksana yang membuatnya berhasil melewati beberapa krisis. Lewat 23 tahun sejak Asian Financial Crisis (AFC) pada tahun 1997, Indonesia mempertahankan defisit fiskal rata-rata hanya di 1,64% dari PDB.

Tahun 2020 akan menjadi tahun pertama di mana nilai defisit melebihi ambang batas yang ditetapkan regulasi yaitu sebesar 3%. Presiden Joko Widodo mengharapkan defisit sebesar 6,34% dapat tetap menjaga kondisi fiskal. Perppu Nomor 1 / 2020 yang sekaran sudah menjadi undang-undang, mengamanatkan defisit kembali di bawah 3% pada tahun 2023.

Peluncuran program Pemulihan Ekonomi Nasional pada bulan Mei dengan anggaran sebesar senilai US $49 miliar akan membawa total defisit menjadi US $73,4 miliar pada tahun 2020.

Tingkat utang baru, antara 33,4-37,6%, dari PDB jauh di bawah ambang batas internasional yang berlaku umum, yaitu 60%. Tetapi 80% utang Indonesia dibiayai melalui sekuritas yang memiliki biaya tinggi menurut standar internasional.

Baca juga : 2024, PDB Indonesia Diperkirakan di Peringkat 5 Dunia

Obligasi 10 tahun pemerintah Indonesia telah menghasilkan di atas 7% sejak krisis dimulai. Utang seperti ini akan menghabiskan 17-18% anggaran nasional dan mengurangi kapasitas fiskal untuk pemulihan ekonomi.

 Indonesia sendiri telah dipuji karena manajemen fiskal yang bijaksana. Pada Mei 2020, The Economist menempatkan keamanan finansial Indonesia di dalam 20 besar dari 66 pasar negara berkembang. Semua lembaga pemeringkat utama mempertahankan peringkat kredit Indonesia berdasarkan peringkat investasi.

Namun hal yang berbeda terlihat pada sisi pengeluaran. Rainer melanjutkan, langkah Indonesia yang tidak meminjam uang untuk menyelamatkan perusahaan saat AFC terjadi perlu diapresiasi. Patut dicatat juga bahwa tiga perempat defisit berasal dari berkurangnya penerimaan pajak dan keringanan pajak.

Menurunkan pajak penghasilan perusahaan dari 25% ke 22%, menangguhkan pembayaran pajak dan pembebasan pajak, dapat mengurangi beban perusahaan yang sudah kekurangan likuiditas. Hanya seperempat dari anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan 30% diantaranya digunakan untuk mendukung rumah tangga miskin dan rentan.

 “Sangat penting bagi pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan yang tidak memberatkan anggaran, misalnya untuk subsidi dan bantuan. Alih-alih memberikan subsidi dan bantuan, pemerintah dapat meninjau ulang regulasi perdagangan pada sektor-sektor krusial, seperti pangan,” jelas Rainer.

Baca juga : Waduh, Realisasi Investasi Kuartal II Tidak Sesuai Target

 Karena orang miskin menghabiskan setengah penghasilan mereka untuk pangan, menurunkan harga pangan akan lebih efektif daripada subsidi. Menghapuskan pembatasan impor pangan dapat membantu menurunkan harga ini.

Setelah persyaratan impor untuk produk hortikultura dihilangkan pada awal Maret 2020, harga memang menurun. Tapi kemudian persyaratan ini kembali diberlakukan pada akhir Mei. Penelitian CIPS menemukan bahwa subsidi memang meningkatkan asupan makanan.

"Tetapi harga tinggi, yang salah satunya disebabkan oleh pembatasan perdagangan pangan, mengurangi efektivitas subsidi itu sendiri," kata Rainer.

 Sistem layanan kesehatan Indonesia juga tidak berjalan secara maksimal. Hal ini ditunjukkan, salah satunya, dengan hanya 4.515 dari satu juta orang Indonesia telah dites untuk Covid-19 hingga 21 Juli 2020. Jumlah ini menempatkan Indonesia di posisi 163 di dunia dalam hal pengujian.

Sebanyak 13% dari anggaran pemulihan nasional diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kesehatan Indonesia. Namun anggaran tersebut dapat digunakan secara lebih hemat seandainya Indonesia membuka kesempatan untuk investasi asing di sektor perawatan kesehatan domestik dan fokus pada solusi perawatan kesehatan jangka panjang.

 Kebijakan ekonomi yang tepat akan membantu Indonesia melewati krisis saat ini. Keterbukaan ekonomi Indonesia telah meningkat selama 10 tahun terakhir dan sekarang menempati urutan ke 68 di antara 157 negara di dunia.

Tetapi perbaikan lebih lanjut juga bergantung pada kebijakan ekonomi yang lebih terbuka, khususnya dalam akses pasar dan infrastruktur, lingkungan investasi, kondisi perusahaan dan sistem tata kelola.

Pemerintah sendiri sudah terlihat menangkap adanya kebutuhan untuk memperbaiki beberapa hal. Mereka berencana untuk mengesahkan undang-undang yang ramah investasi dan untuk memudahkan akses investor asing masuk ke Indonesia.

 “Pelajaran yang dipetik dari krisis ini adalah bahwa kehati-hatian fiskal telah membantu Indonesia. Namun di saat yang bersamaan, masih ada kebijakan-kebijakan yang membelenggu perekonomian. Orang Indonesia yang rentan membutuhkan dukungan segera, tetapi anggaran bisa diselamatkan kalau Indonesia fokus pada kebijakan ekonomi yang sehat yang lebih terbuka, termasuk terbuka untuk investasi. Untuk jangka panjang, reformasi ekonomi diperlukan untuk pemulihan yang cepat dan kuat,” tandas Rainer. (OL-2)