Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyebutkan sebanyak 73.178 desa atau 98% dari 74.877 desa yang sudah menerima dana
desa telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa kepada keluarga penerima manfaat (KPM).
“Jadi, sudah ada 73.178 desa yang telah merealisasikan BLT dana desa, setara dengan 98%. Alhamdulillah,” kata Mendes Halim atau yang lebih akrab disapa Gus Menteri dalam konferensi
pers terkait dengan penyaluran BLT dana desa melalui webinar dari Kemendes PDTT Jakarta, kemarin.
Dia mengatakan total desa yang telah menerima penyaluran dana desa ialah sebanyak 74.877 atau setara 99% dari 74.953 desa yang ada di seluruh Indonesia. Dari angka tersebut, desa
yang telah menetapkan calon keluarga penerima manfaat (KPM) BLT dana desa ada sebanyak 74.807 desa. Sementara itu, desa yang telah menetapkan KPM BLT desa dan telah menyalurkannya
sebanyak 73.178 desa atau setara dengan 98%.
Lebih lanjut, dari total desa yang telah menyalurkan BLT dana desa, KPM yang telah menerima BLT dana desa sebanyak 7.828.087 KPM. Dari total 7.828.087 keluarga yang menerima manfaat
BLT dana desa tersebut, 2.426.707 di antaranya perempuan kepala keluarga (Pekka) dan 285.423 orang merupakan KPM yang anggota keluarganya menderita penyakit kronis dan menahun.
Sementara itu, total dana yang telah digunakan untuk penyaluran BLT dana desa tahap pertama gelombang pertama ialah sebanyak Rp4,69 triliun. (Iam/E-3)
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved