Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) Badan Pengelola (BP) Tapera, Gatut Subadio, memastikan pengelolaan dana menggunakan Manajer Investasi (MI) akan aman dan tepercaya. Pihaknya akan memilih MI yang tepercaya dan menerapkan pengelolaan dana dengan investasi yang terukur.
Gatut mengatakan penunjukan MI sebagai pengelola dana iuran (pemupukan) sifatnya wajib. Hal ini didasarkan pada UU No 4/2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan PP No 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
“Di pemupukan (pengumpulan dana Tapera) berdasarkan UU 4/2016 dan PP 25/2020 tentang Penyelenggaraan Tapera itu wajib menunjuk Manajer Investasi untuk melakukan pemupukan. Jadi, kami memang tidak bisa melakukan pemupukan sendiri,” ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.
Hal itu ditegaskan Gatut untuk menjawab kekhawatiran pihak pengembang terhadap keikutsertaan manajemen investasi atau asset management dalam pengelolaan Tapera yang ditargetkan berjalan pada 2021. Pengembang khawatir jika dana dikelola MI bisa berpotensi gagal bayar seperti kasus Jiwasraya.
Gatut mengatakan pihaknya telah menyadari betul pengelolaan dana iuran ini memiliki risiko yang tinggi. Dengan begitu, pengelolaan akan menggunakan strategi yang konservatif dan moderat sehingga fluktuasi pasar tak berdampak besar bagi aset ini.
Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah juga mengingatkan masyarakat dan pengembang tidak perlu paranoid jika dana Tapera dikelola oleh MI.
Menurut Piter kasus Jiwasraya tidak perlu dijadikan rujukan utama dalam pengelolaan dana Tapera. Kasus ini merupakan kasus lama yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi otoritas pengawas, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kasus Jiwasraya jangan menjadi rujukan dalam hal ini. Jangan menjadikan kita paranoid dan membuat kita tidak bisa melangkah ke depan,” ujar Piter. (Hld/E-3)
Mendikdasmen Abdul Mu'ti membahas rencana pembangunan rumah untuk guru. Mendikdasmen menyoroti rencana pembangunan rumah untuk guru agar dapat memberikan semangat dalam mengajar
Bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS), impian memiliki rumah kini bisa diwujudkan melalui program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
BNI akan menyalurkan pembiayaan rumah subsidi melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Tabungan Perumahan Rakyat.
Forum Jamsos, yang terdiri dari sejumlah serikat pekerja, memperingatkan pemerintah agar tidak menggunakan DJS BPJS Ketenagakerjaan untuk program Tapera.
PER 29 November 2024 bertempat di Istana Negara Presiden Prabowo mengumumkan, rata-rata penaikan upah minimum 2025 sebesar 6,5%, angka itu tidak akan meningkatkan daya beli keluarga buruh
DPR dan Pemerintah menunjukkan komitmen tegas dalam mendukung BP Tapera dan program Tapera untuk memperluas akses masyarakat terhadap perumahan layak dan terjangkau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved