Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
EKONOMI dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menuturkan, pandemi covid-19 menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya kemiskinan di Indonesia.
"Memang peningkatan jumlah penduduk miskin ini tidak terlepas dari adanya covid-19, karena pandemi ini akhirnya bermuara pada pelambatan ekonomi yang ujungnya berakhir pada peningkatan pengangguran dan hilangnya pendapatan. Hilangnya pendapatan masyarakat akhirnya bermuara pada bertambahnya masyarakat yang dikateogrikan miskin," tuturnya saat dihubungi, Rabu (15/7).
Sebelumnya diberitakan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 26,42 juta orang dari total populasi pada Maret 2020. Jumlah itu naik 1,63 juta orang dari total populasi di September 2019.
Namun Yusuf berpendapat, survei yang dilakukan BPS belum menangkap secara utuh dampak pandemi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Sebab survei tersebut hanya menangkap periode September 2019 hingga Maret 2020.
Sedangkan pandemi covid-19 baru merebak di Indonesia pada awal Maret 2020. Dengan kata lain, jumlah penduduk miskin akibat pandemi bisa jadi jauh lebih besar saat BPS menyampaikan survei serupa di waktu mendatang.
"Besar potensinya bahwa dalam rilis BPS untuk kemiskinan berikutnya angka penduduk miskin akan lebih besar. Mengingat pada bulan April dan Mei merupakan salah satu puncak kasus covid-19 di beberapa provinsi dan PSBB sudah dilakukan di hampir semua kota di Indonesia," jelas Yusuf.
Baca juga : Penduduk Miskin Meningkat, Menkeu: Pemerintah Andalkan Bansos
Ia menilai, salah satu langkah yang bisa diambil pemerintah untuk menahan laju tingkat kemiskinan ialah dengan mengandalkan bantuan sosial yang ditujukan kepada kelas menengah ke bawah. Namun di saat yang sama, penyelamatan UMKM juga menjadi kunci lain agar penduduk miskin tidak terus bertambah.
Sebab, UMKM bisa dijadikan sebagai alat untuk menyerap tenaga kerja, utamanya di sektor informal. Dengan jumlahnya yang banyak, UMKM diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat meski pandemi merebak.
"Makanya bantuan insentif bagi UMKM juga tidak kalah krusial dalam hal penanggulangan kemiskinan. Hal terakhir yang tidak kalah penting, yaitu mempercapat proses pemulihan ekonomi, dan hal ini hanya bisa dilakukan jika angka kasus covid-19 bisa diturunkan," terang Yusuf.
Lebih jauh, dia menyampaikan, CORE Indonesia memiliki prediksi ihwal jumlah kemiskinan di Tanah Air. Bila pandemi urung selesai hingga kuartal II, diperkirakan jumlah penduduk miskin akan mencapai 37,9 juta orang dengan penghitungan skenario berat.
"Namun jika dampak pandemi masih terasa sampai dengan kuartal ke III misalnya, tentu angkanya bisa jadi lebih buruk," pungkas Yusuf. (OL-7)
PULUHAN pelaku usaha kecil mengikuti pelatihan pembuatan produk inovatif dalam Program Desa EMAS (Ekonomi Maju & Sejahtera) 2026 di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
BGN menegaskan dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh bergantung pada sedikit supplier. UMKM, petani, peternak, dan nelayan lokal wajib dilibatkan sebagai pemasok.
Seluruh tenant UMKM bersama penyelenggara memastikan kualitas serta higienitas makanan dan minuman melalui pengawasan berkala.
Ia kini sukses membesarkan Reihani Tenun Batik Batak Melayu sebagai salah satu ikon UMKM di Sumatra Utara.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyapa 850 Bunda Ojol dan 455 jemaah di Islamic Center Surabaya jelang Ramadhan 1447 H, serahkan bantuan Baznas dan paket sembako.
KOMITMEN mendukung pembangunan yang dimulai dari desa guna mendorong pemerataan ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan terus dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menekankan pentingnya integrasi program-program strategis pemerintah sebagai langkah percepatan pengentasan kemiskinan.
Sektor perumahan menjadi salah satu instrumen strategis Presiden Prabowo Subianto dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
Capaian tersebut menunjukkan tren pemulihan pascapandemi yang berkelanjutan. Meski demikian, tingkat kemiskinan Jakarta saat ini masih belum sepenuhnya kembali ke posisi sebelum pandemi.
Pemberdayaan masyarakat merupakan kunci utama untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial di Indonesia.
BPS mencatatkan bahwa tingkat kemiskinan pada September 2025 pada angka sebesar 8,25% atau mengalami penurunan jika dibandingkan kondisi Maret 2025 yang tercatat 8,47%.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved