Ini Pentingnya Big Data dalam Penyaluran Subsidi Rumah

PUSAT Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus menngenjot pengembangan sistem Big Data Hunian. Ragkaian sistem big data tersebut memiliki banyak potensi kerja sama bisnis, baik dengan lembaga pemerintah maupun pihak lain yang terkait dalam bidang pembiayaan perumahan.

Sistem Big Data Hunian yang dibangun PPDPP bersinergi dengan seluruh stakeholdernya, seperti Direktorat Jenderal Kepedudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, BLU Pusat Investasi Pemerintah, bank pelaksana, dan para pengembang perumahan.

Big data itu saat ini diaplikasikan melalui Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (Sikasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang). Keduanya dioptimalkan oleh PPDPP untuk menjembatani ketersediaan hunian (supply) untuk memenuhi kebutuhan hunian (demand) bagi masyarakat, terutama MBR.

"Tentunya pemerintah harus dapat menjamin bahwa hunian yang disediakan memenuhi ketentuan yang berlaku, seperti layak huni dan tidak bermasalah," jelas Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin dalam siaran pers, Senin (13/7).

Arief menegaskan PPDPP memfasilitasi pengembang rumah berskema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk membangun rumah sesuai peraturan yang ada. Pemerintah ingin memastikan bahwa rumah FLPP yang disediakan harus layak huni, tidak memerlukan peningkatan kualitas, dan penambahan biaya di luar harga yang telah ditetapkan pemerintah.

"Rumah yang dijual sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah, harus layak huni. Kalau mau bicarakan soal peningkatan mutu, silakan setelah akad” ujar Arief.

Tercatat dalam database PPDPP per 13 Juli 2020, sebanyak 10.700 lokasi telah didaftarkan oleh pengembang pada Sikumbang, dan sebanyak 10.002 data telah terintegerasi untuk lakukan pengajuan akad. Data itu dihimpun dari 6.031 pengembang di seluruh Indonesia yang berasal dari 20 asosiasi yang terdaftar.

Terkait dengan ketepatan sasaran, PPDPP juga sedang membangun kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam hal pemanfaatan identifikasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada database Big Data PPDPP.

Selain untuk keperluan identifikasi debitur dan pengembang rumah FLPP, integrasi data pajak tersebut juga disinergikan dengan subsidi bantuan uang muka (SBUM) dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT). Dengan begitu, hal tersebut dapat mendukung kepastian penyaluran dana bantuan pembiayaan perumahan tepat sasaran.

Saat ini tercatat dalam database PPDPP, debitur yang terdata telah memiliki NPWP mencapai 728.368 debitur.

“Kita harus pastikan bahwa rumah yang disediakan dalam Sikasep adalah rumah yang layak, dan masyarakat yang menerima FLPP pun juga harus tepat sasaran, sehingga penyaluran FLPP kami tepat guna," ujar Arief Sabaruddin. (RO/X-12)