PT VDNI Serap 5.000 Tenaga Kerja Lokal di Konawe

PEMERINTAH Kabupaten Konawe dan PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) resmi menandatangani nota kesepahaman terkait perekrutan tenaga kerja lokal (TKL). Perusahaan tersebut juga menyampaikan kebutuhan 5.000 karyawan yang perekrutannya ditangani oleh Pemkab Konawe.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jodi Mahardi, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah tersebut. Nantinya Kemenko Marives akan memantau proses bisnis dan membantu kebutuhan keduanya demi menciptakan iklim investasi yang baik.

"Kemenko Marives sangat mendukung kerja sama tripartit antara perusahaan, pemerintah, dan karyawan. Dengan demikian, diharapkan segala penyusunan kebijakan dan juga pemecahan masalah ketenagakerjaan di wilayah tersebut dapat ditangani lebih baik dan cepat," ujar Jodi mengutip dari siaran persnya, Rabu (8/7).

Dalam nota tersebut, 5.000 karyawan yang direkrut nantinya akan ditempatkan di PT. VDNI dan juga PT. Obsidian Stainless Steel (OSS) yang sama-sama berada di Kawasan Industri Morosi, Kabupaten Konawe.

"Hadirnya investasi di suatu daerah tujuan utamanya adalah untuk menyejahterakan daerah tersebut. Jadi jangan sampai menimbulkan polemik yang justru dapat menghambat daerah yang bersangkutan untuk semakin berkembang. Semua pihak harus mau duduk bersama dan mendengarkan," terang Jodi.

Sebanyak 5.000 TKL itu, kata Jodi, akan berstatus sebagai pekerja organik, artinya status mereka akan tetap menjadi karyawan perusahaan meski pembangunan 33 smelter baru yang saat ini sedang berjalan telah selesai pengerjaannya.

Ada tujuh pembagian zonasi/klaster yang akan diterapkan dalam perekrutan 5.000 TKL tersebut, yang bertujuan untuk memastikan pemerataan karyawan yang direkrut berasal dari semua wilayah di sekitar perusahaan.

Jodi berharap perekrutan TKL tersebut dapat dijalankan secara akuntabel dan bersih dari pungutan liar. Hal ini harus dipastikan dan diawasi dengan seksama agar kerja sama yang sudah berjalan dengan baik saat ini tidak menimbulkan polemik baru.

"Kemenko Marives juga akan ikut mengawasi prosesnya. Semua pihak harus mau untuk saling mendengarkan dan berkomunikasi. Kondusifitas juga harus terus dijaga agar bisa fokus untuk melaksanakan tugasnya masing-masing," pungkasnya. (E-3)