KEMENTERIAN Keuangan akan memanfaatkan kenaikan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah ke bawah menjadi negara berpendapatan menengah ke atas untuk melakukan transformasi ekonomi.
“Kita tentu akan menjaga pencapai-an ini sebagai momen transformasi ekonomi. Tahun 2020 sangat challeng-ing sekaligus membuka opportunity. Transformasi ini juga sejalan dengan tema besar APBN 2021, yakni mereformasi sistem kesehatan, pendidikan, infrastruktur digital, perlindungan sosial, dan melanjutkan pembangunan sumber daya manusia,” ujar Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, kemarin.
Tema besar itu diharapkan da-pat membangkitkan pertumbuhan ekonomi yang tidak terpusat di satu wilayah, tetapi merata di seluruh wilayah Indonesia.
Kondisi perekonomian yang terimbas pandemi covid-19 berdampak pada seluruh sektor ekonomi saat ini. Dampaknya juga memengaruhi tingkat kemiskin an dan ketimpangan ekonomi.
“Pengelolaan keuangan negara akan difokuskan pada hal-hal tersebut tanpa mengurangi porsi bidang kesehatan yang menjadi kunci utama penanganan pandemi,” tambah Yustinus.
Bank Dunia menaikkan peringkat Indonesia tersebut per 1 Juli 2020. Alasannya, pendapatan nasional bruto (gross national income) per kapita Indonesia naik dari posisi US$3.840 menjadi US$4.050.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan kenaikan status RI patut disyukuri. Ia pun menargetkan Indonesia harus bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah dan naik kelas men-jadi negara berpendapatan tinggi.
“Kenaikan status ini harus kita syukuri dan kita perlakukan sebagai sebuah peluang agar Indonesia bisa terus maju, melakukan lompatan kemajuan, agar kita berhasil menjadi negara berpenghasilan tinggi,” kata Jokowi dalam pidatonya di Sidang Terbuka Peringatan 100 Tahun ITB secara virtual dari Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Program pembangunan
Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai kenaikan status Indonesia merupakan buah sukses program pembangunan. “Peningkatan klasifikasi Indonesia menunjukkan bahwa program pembangunan pemerintah berhasil meningkatkan pendapatan per kapita rata-rata masyarakat,” kata Josua.
Keberhasilan program pembangunan tersebut berpotensi meningkatkan kepercayaan dunia internasional, termasuk dalam menarik investasi lintas negara atau foreign direct investment (FDI). “Tingginya minat investasi akan mendorong cita-cita pembangunan jangka menengah dan panjang, yakni keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah,” ujar Josua.
Di sisi lain, peningkatan status akan berdampak pada sikap lembaga internasional dalam pemberian bantuan. Selama ini, bantuan multilateral untuk pembangunan ekonomi atau infrastruktur cenderung diberikan pada negara miskin atau negara dengan pendapatan per kapita menengah ke bawah.
“Namun, jika Indonesia mau menerbitkan global bond pada umumnya, akan lebih kompetitif jika dibanding dengan negara berpenghasilan low middle. Kalau dapat dipertahankan upper middle income dan sustainable, selangkah lagi akan menjadi negara maju, tetapi tetap harus kerja ekstra. Isu struktural ekonomi juga masih perlu dibenahi,” pungkasnya. (Dhk/Iam/X-11)
