Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, mengatakan pada 2019 masih terdapat sebanyak 124 desa gambut dalam keadaan tertinggal dan 9 desa di posisi sangat tertinggal. Adapun, angka tersebut dari total desa gambut di Indonesia sebanyak 333 desa. Sisanya, 170 desa gambut telah berkembang, 27 desa maju, dan 3 desa sudah mandiri.
Desa gambut, menurut Abdul, memiliki tantangan tersendiri dalam pembangunan nasional karena memiliki karakter yang berbeda serta rentan mengalami krisis pangan. Pasalnya, jika terjadi curah hujan yang tinggi dan banjir maka seluruh lahan akan terkena air. Begitupun sebaliknya, jika tengah musim panas dan kering maka semua lahan akan mengalami kekeringan alias tak ada air yang tersisa. Alhasil, produktivitas tanaman pangan kurang maksimal.
Baca juga: Saat Ini Lulusan SMK Lebih Besar Terserap di Sektor Kerja
“Desa di kawasan gambut ada 333 desa dari 74.953 desa di Indonesia. Jadi memang cukup banyak dan luas. Ini jadi perhatian sendiri dari Kemendes karena memiliki karakteristik yang berbeda,” ujar Abdul dalam seminar nasional secara virtual, Selasa (30/6).
Pihaknya pun tengah berupaya untuk menurunkan jumlah desa yang tertinggal dan sangat tertinggal menuju desa maju dan berkembang. Tentunya pembenahan akan terus dilakukan sehingga desa mandiri pun bisa dicapai secara bertahap.
Terutama di situasi saat pandemi covid-19 dan pascapandemi ini disertai adanya peringatan dari World Health Organization (WHO). WHO memperingatkan adanya kekurangan pangan dan kekeringan. Sehingga menurut Abdul, hal ini bisa mengancam desa gambut dengan ekosistem kawasan gambut yang rawan.
“Di sisi lain pemenuhan pangan pascapapandemi jadi perhatian juga. Termasuk adanya peringatan dari WHO soal adanya kekurangan pangan dan kekeringan,” imbuhnya.
Untuk itu, pada 2020 strategi yang akan dilakukan salah satunya dengan melakukan intensifikasi pertanian dalam rangka ketahanan pangan. Nantinya diharapkan akan menambah nilai tambah warga desa. Hal ini sekaligus menjawab kebutuhan akan pangan warga setempat.
Selain itu, dilaksanakan juga kerja sama antardesa dengan pengembangan yang sedemikian rupa. Lewat melakukan pemetaan desa terlebih dahulu. Menjadi beberapa kawasan di antaranya, pedesaan gambut agropolitan, minapolitan, ekowisata, dan pertanian gambut.
“Klasifikasi ini akan lebih fokus pada penanganan di pengolahan ekosistem gambut. Sehingga diharapkan bisa membuat produktivitas masyarakat meningkat,” pungkasnya. (OL-6)
Menteri Halim menuturkan, proses penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa itu berjenjang dan melibatkan banyak orang.
Para korban PHK akibat Covid ini cepat atau lambat akan menjadi masalah sosial baru yang harus dicarikan solusinya. Potensi desa harus dioptimalkan agar bisa menciptakan lapangan kerja.
SDGs Desa, lanjutnya, mengharagai keberagaman agama, budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia, juga menampung kearifan lokal masyarakat dan kelembagaan.
MEMPERINGATI Hari Perempuan Desa Sedunia, Kementerian Desa PDTT menggelar lomba kepala desa (Kades) perempuan berprestasi tahun 2022.
MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menyatakan, teknologi tepat guna menjadi variabel penting bagi peningkatan produktivitas warga desa.
MENDES PDT Abdul Halim Iskandar menyatakan Program Transmigrasi tidak bisa dilepaskan dari spiritualitas
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved