Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional Capai Rp607,65 Triliun

PEMERINTAH menyiapkan anggaran sebesar Rp607,65 triliun untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Anggaran tersebut nantinya dibagi menjadi dua, yaitu untuk membangun daya tahan dan untuk pemulihan.

Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Adi Budiarso, mengatakan anggaran besar tersebut untuk membangun daya tahan masyarakat terhadap covid dan recovery (pemulihan) setelah ekonomi yang sempat terpuruk karena wabah ini.

"Nantinya yang Rp695,2 triliun (biaya penanganan covid-19) itu untuk meningkatkan daya tahan secara menyeluruh termasuk kesehatan di dalamnya. Nah, yang ini (Rp607,65 triliun) dibagi menjadi supply dan demand," kata Adi dalam Dialogue Kita Edisi Juni 2020, di Jakarta, Jumat (19/6).

Adi menerangkan biaya program PEN sebesar Rp607,65 triliun tersebut untuk sisi demand sebesar Rpp205,20 triliun dan sisi supply sebesar Rp402,45 triliun. "Sisi demand sendiri dibagi menjadi sembilan jenis belanja rumah tangga," jelas Adi.

Kesembilan belanja rumah tangga itu adalah program keluarga harapan (PKH), sembako, bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek, pra kerja, diskon listrik, logistik, BLT dana desa, serta insentif perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Sementara  untuk sisi supply, kata Adi, adalah dana untuk ultra mikro dan UMKM sebesar Rp123,46 triliun, korporasi Rp169,97 triliun, BUMN Rp35,15 triliun, pemerintah daerah Rp15 triliun, dan cadangan perluasan Rp58,87 triliun.

"Supply juga termasuk insentif pajak, restrukturisasi, dan bahkan sektoral pariwisata karena paling pas setelah covid ini. Sektor yang kita dukung termasuk hotel dan restoran," jelasnya.

PEN ini dilakukan melalui berbagai macam lintas di antaranya Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, penjaminan, dan belanja negara. (E-3)