Pemerintah dan BUMN Didorong untuk Belanja Barang di Sektor UMKM

MENTERI Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan pemerintah akan memprioritaskan kebijakan bagi sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pembangunan ekonomi nasional pada saat pandemi covid-19. Karena itu, pihaknya mendorong agar belanja pemerintah diprioritaskan bagi produk-produk UMKM.

“Jika BUMN dan pemerintah belanja dari UMKM, UMKM akan menggeliat bangkit,” kata Teten ketika berkunjung ke Pasar Kranggan, Bekasi, Jawa Barat, Jumat (19/6).

Disebutkan, UMKM merupakan salah satu sektor yang paling terpuruk di masa pandemi ini. Karena itu, tambahnya, KemenKop dan UKM berusaha menjalin kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar instansi pemerintah dan BUMN memilih produk UMKM dalam pengadaan barang.

“Ada sekitar Rp735 triliun anggaran belanja pemerintah di 2020. Diharapkan program ini juga  mendukung gerakan Belanja Buatan Indonesia,” jelasnya.

Dikatakan, pemerintah telah merumuskan sejumlah langkah kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan UMKM yang terpuruk di tengah pandemi seperti mendorong 98% pelaku usaha mikro dan ultra mikro untuk masuk ke dalam kelompok miskin baru.

“Saya usul agar mereka masuk ke dalam kelompok miskin baru, supaya mendapatkan bantuan sosial, karena program bansos diperluas,” ungkapnya.

Selain itu, kata Menkop dan UKM, pihaknya meminta adanya penundaan cicilan dan bunganya hingga 6 bulan, karena sebagian besar UMKM mengalami masalah keuangan. Teten menjelaskan, pihaknya akan menyediakan pembiayaan dengan pajak yang disubsidi sehingga cashflow teratasi.

“Sebagian besar UMKM yang mengalami masalah keuangan cashflow, tidak sanggup membayar cicilan dan bunganya. Kita sediakan pembiayaan, agar mereka masuk dalam program restrukturisasi penundaan cicilan 6 bulan. Pajak disubsidi, diharapkan cashflow diatasi,” ujarnya.

Teten menambahkan saat ini masih ada Rp129 triliun dari Rp190 triliun Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum disalurkan. “Jumlah KUR yang belum disalurkan tersebut cukup sebagai modal kerja. Bahkan masih ada Rp2,7 triliun untuk 266 koperasi yang mengalami hal serupa, dan bunga 3% selama 20 bulan,” jelasnya.

Terakhir, Teten meminta UMKM harus berinovasi dan beradaptasi dengan market baru. Karena, menurut Teten, situasi seperti ini menuntut pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk melakukan inovasi dan adaptasi market baru.

“Saat ini baru 13% atau 8 juta pelaku UMKM yang terhubung online, sehingga diperlukan pendampingan, pelatihan digital marketing, serta kerja sama dengan sektor usaha besar. “Kita siapkan berbagai program, di antaranya pelatihan digital marketing dan kerja sama dengan usaha besar,” pungkasnya. (E-3)