Peluang untuk Bangkit Ada

INDONESIA saat ini memiliki peluang yang cukup besar untuk bangkit dari keterpurukan akibat pandemi covid-19.

Sejumlah sektor dapat digerakkan untuk menjadi lokomotif kebangkitan perekonomian Indonesia ke depan. Untuk itu, dibutuhkan juga dukungan regulasi dan kebijakan yang mendukung.

Presiden and CEO S ASEAN International Advocacy and Consultancy, Shaanti Shamdasani, mengungkapkan posisi Indonesia saat ini berada  ada di tengah-tengah berdasarkan perkiraan sejumlah lembaga keuangan dunia.

“Berdasarkan perkiraan sejumlah lembaga keuangan dunia, Indonesia masih punya potensi rebound ekonominya,” jelas Shaanti dalam diskusi daring bertema Mempersiapkan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Pandemi covid-19, di Jakarta, kemarin.

Selain Shaanti, hadir sebagai pembicara dalam diskusi yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar12 bersama DPP Nasdem, Menteri Perdagangan RI 2016-2019 Enggartiasto Lukita dan Ketua Kadin Indonesia Rosan Roeslani.

Adapun Martin Manurung yang merupakan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan wartawan senior Suryopratomo hadir sebagai panelis.

Sejumlah proyek padat karya, potensi sektor pertanian dan produksi sejumlah kebutuhan rumah tangga, menurut Shaanti, bisa jadi sektor dikembangkan dan berpotensi menggerakkan ekonomi nasional.

Kendala yang dihadapi untuk merealisasikan peluang di sejumlah sektor itu, menurut Shaanti, merupakan kendala klasik yang belum diatasi secara tuntas oleh pemerintah.

“Mereformasi regulasi dan meningkatkan daya saing sumber daya manusia salah satu pekerjaan rumah bangsa ini yang belum tuntas,” ujarnya.

Enggartiasto menyoroti kesiapan Indonesia siap mengejar ketertinggalan dari negara tetangga di sisi ekspor.

Ketergantungan industri pada bahan baku sumber daya alam yang diimpor dari negara lain, menurut Enggartiasto, masih jadi kendala dalam bersaing dengan negara lain.

“Di sisi lain, kita bisa memanfaatkan peluang konsumsi domestik untuk menyerap berbagai produk dalam negeri untuk menggerakkan roda ekonomi,” tandasnya.

Dari hitungan para anggota Kadin, menurut Rosan, saat ini sekitar 6,4 juta orang dirumahkan dan PHK. “Komposisinya 90% dirumahkan dan 10% terkena PHK,” jelasnya.

Rosan berharap pemerintah dan swasta bisa merespons dampak pandemi dengan kebijakan dan langkah yang sinergis agar bisa melalui krisis.

Tata kebijakan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung, berharap agar pemerintah tidak mudah dikendalikan pasar dengan menata kembali sejumlah kebijakan.

Menurut Martin, wabah covid-19 ini membuka mata kita bahwa kita rapuh di sektor kesehatan, pangan, dan energi.

“Untuk tiga sektor kebutuhan dasar itu kita tidak bisa bergantung semata pada mekanisme pasar. Harus ada kebijakan tepat agar masyarakat terpenuhi kebutuhan kesehatan, pangan, dan energi dengan baik,” tandasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Reza Yamora Siregar menilai saat ini mulai ada sinyal pemulihan terhadap perekonomian Indonesia seiring dengan diterapkannya kenormalan baru. (Ant/E-1)