Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
PRESIDEN Joko Widodo bersyukur prediksi perekonomian Indonesia bakal anjlok akibat pandemi virus korona atau covid-19 tidak terjadi.
Presiden mengklaim perekonomian Indonesia dan dua negara lainnya masih tumbuh positif. Dua negara itu yakni India (1,9%) dan Tiongkok (1,2%). Sedangkan Indonesia masih tumbuh 0,5% dari yang sebelumnya 5%.
"Kini kita sedang mempersiapkan masyarakat untuk membuka kembali aktivitas perokonomian," kata Jokowi dalam dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh agama di Jakarta, Selasa (2/6).
Baca juga: Luhut: Ekspor Besi dan Baja Bantu Ekonomi Indonesia
Pertemuan dihadiri Helmy Faishal Zaini (PBNU), Abdul Mukti (PP Muhammadyah), KH Muhyiddin Junaidi (MUI), pendeta Gomar Gultom (PGI), Ignatius Kardinal Suharyo (KWI), Wisnu Tenaya (PHDI), Arief Harsono (Permabudhi), dan Xs Budi Santoso Tanuwibowo (Matakin)
Baca juga: Akibat Pandemi, Kerugian Negara Bisa Capai Rp 316 Triliun
Selain aktivitas perekonomian, tempat ibadah pun akan segera dibuka secara bertahap. Rencananya, Masjid Istiqlal akan dibuka Juli. "Tempat ibadah secara bertahap. Sementara untuk pembukaan kembali sekolah dan pesantren, kita belum ada keputusan. Kita harus hati-hati akan nasib 54 juta siswa kita," ujarnya.
Hingga saat ini, ada 120 kabupaten kota yang tidak ada kasus covid-19 sama sekali. Di daerah ini bisa berlangsung kehidupan yang normal. (X-15)
Indonesia dinilai memiliki posisi yang relatif lebih baik dalam menghadapi gelombang tarif baru dari AS.
Keputusan Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan BI rate harus segera disambut pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Per kuartal II 2025 yang lalu, konsumsi swasta dan pemerintah menyumbang 62,53% terhadap PDB, sementara investasi menyumbang 27,83%.
SENIOR Economist DBS Bank Radhika Rao turut buka suara atas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II yang mencapai 5,12%.
Transformasi digital menjadi kunci untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah dan membawa Priangan Timur semakin maju serta berdaya saing.
Data ekonomi yang disampaikan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan realita di lapangan.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved