Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
PRESIDEN Joko Widodo bersyukur prediksi perekonomian Indonesia bakal anjlok akibat pandemi virus korona atau covid-19 tidak terjadi.
Presiden mengklaim perekonomian Indonesia dan dua negara lainnya masih tumbuh positif. Dua negara itu yakni India (1,9%) dan Tiongkok (1,2%). Sedangkan Indonesia masih tumbuh 0,5% dari yang sebelumnya 5%.
"Kini kita sedang mempersiapkan masyarakat untuk membuka kembali aktivitas perokonomian," kata Jokowi dalam dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh agama di Jakarta, Selasa (2/6).
Baca juga: Luhut: Ekspor Besi dan Baja Bantu Ekonomi Indonesia
Pertemuan dihadiri Helmy Faishal Zaini (PBNU), Abdul Mukti (PP Muhammadyah), KH Muhyiddin Junaidi (MUI), pendeta Gomar Gultom (PGI), Ignatius Kardinal Suharyo (KWI), Wisnu Tenaya (PHDI), Arief Harsono (Permabudhi), dan Xs Budi Santoso Tanuwibowo (Matakin)
Baca juga: Akibat Pandemi, Kerugian Negara Bisa Capai Rp 316 Triliun
Selain aktivitas perekonomian, tempat ibadah pun akan segera dibuka secara bertahap. Rencananya, Masjid Istiqlal akan dibuka Juli. "Tempat ibadah secara bertahap. Sementara untuk pembukaan kembali sekolah dan pesantren, kita belum ada keputusan. Kita harus hati-hati akan nasib 54 juta siswa kita," ujarnya.
Hingga saat ini, ada 120 kabupaten kota yang tidak ada kasus covid-19 sama sekali. Di daerah ini bisa berlangsung kehidupan yang normal. (X-15)
ARAH pertumbuhan ekonomi Indonesia dinilai semakin suram. Indikator-indikator utama terus melemah, kebijakan publik dianggap belum efektif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Langkah pemerintah melakukan deregulasi terkait impor dan kemudahan berusaha diapresiasi.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat ekosistem investasi kawasan industri di tengah target ambisius pemerintah
PENURUNAN tajam peringkat daya saing Indonesia dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2025 tidak lepas dari merosotnya efisiensi pemerintah dan efisiensi bisnis.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved