Tak Perlu Khawatir, Deflasi Bahan Pangan Untungkan Masyarakat

DALAM dalam rapat terbatas antisipasi kebutuhan bahan pokok melalui telekonferensi di Istana Merdeka, Rabu (13/5), Presiden Jokowi menyampaikan ada indikasi penurunan daya beli masyarakat karena permintaan bahan pangan berkurang.

Jokowi merujuk laporan BPS, pada April 2020 terjadi deflasi bahan pangan sebesar 0,13%. Komoditi penyumbang deflasi antara lain cabai merah 0,08%, daging ayam ras 0,05%, bawang putih 0,02%. Kemudian ikan segar, telur ayam ras, dan bawang bombay masing-masing 0,01%.

Menanggapi hal tersebut, pemerhati pertanian, Syaiful Bahari, saat diminta pendapatnya menjelaskan, sebenarnya deflasi tidak berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat dan tidak juga selalu berhubungan dengan daya beli masyarakat. 

"Benar bahwa daya beli masyarakat sekarang ini merosot karena pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang berakibat hilangnya pekerjaan dan pendapatan. Tetapi fakta ini bukan semata-mata karena deflasi," ujar Syaiful.

Terkait dengan bahan pangan, menurut Syaiful, jika terjadi deflasi justru masyarakat diuntungkan karena harga pangan menjadi murah, apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 di mana setiap orang harus berhemat untuk belanja.

Menurut Syaiful, deflasi dan inflasi terjadi karena ada atau tidaknya suplai barang yang mencukupi di pasar. Kalau suplai bahan pangan lancar dan cukup memenuhi pasar otomatis harga rendah, terkecuali ada penimbunan. Jika bahan pangan langka di pasar otomatis harga naik dan ini memicu inflasi.

Seperti bawang putih dan bombay, sebelum ada kebijakan relaksasi impor kedua komoditi tersebut selalu menyumbang inflasi. Tetapi setelah relaksasi harga bawang putih langsung turun dari Rp. 60.000  menjadi Rp. 25.000 sampai Rp. 30.000 per kilogram.

Lebih fantastis bawang bombay dari Rp. 150.000 terjun bebas ke Rp. 20.000 per kilogram. Gejolak harga di kedua komoditi tersebut tidak berhubungan dengan menurunnya daya beli masyarakat. Tetapi karena kebijakan relaksasi yang dibuat pemerintah sendiri.

"Dari sini cukup jelas hampir semua komoditi pangan impor yang tidak bisa ditanam secara luas dan kompetitif namun diatur secara ketat dengan regulasi justru langganan menyumbang inflasi," jelas Syaiful. (RO/OL-09)