Likuiditas Cukup untuk Restrukturisasi Kredit

Bank Indonesia (BI) memastikan ketersediaan likuiditas yang mencukupi bagi perbankan untuk melakukan restrukturisasi kredit.

BI bersedia menyerap surat berharga negara (SBN) yang dimiliki perbankan apabila membutuhkan likuiditas. Mereka bisa memanfaatkan term repo yang disediakan BI.

Masalah likuiditas sempat menjadi pokok bahasan antara DPR dan Himpunan Bank-Bank  Negara (Himbara). Bank membutuhkan pasokan likuiditas agar bisa menjaga sustainabili­ty restruktrurisasi kredit yang diberikan kepada debiturnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan,  pada prinsipnya pihaknya  siap menyerap SBN yang dimiliki perbankan.

“Tentu saja mereka kan membutuhkan dana likuiditas. Bank bisa pakai SBN yang jumlahnya Rp700 triliun itu ke BI (karena)  ada (fasiitas) term repo. Ini lebih dari cukup untuk restrukturisasi,” ungkap Perry saat melakukan video conference, Rabu (6/5).

Bahkan, likuiditas Rp700 tri­liun tersebut juga bisa digunakan untuk merestrukturisasi kredit korporasi atau BUMN jika masih mencukupi.

Perlu diketahui, menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 74 perbankan telah melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang terdampak pandemi covid-19. Restrukturisasi kredit perbankan hingga 24 April 2020 sudah mencapai Rp207,2 triliun, baik dari debitur UMKM maupun non-UMKM.

Sementara itu, jumlah debitur yang melakukan restrukturisasi itu mencapai 1,02 juta. Restrukturisasi UMKM telah mencapai Rp99,3 triliun dengan jumlah debitur 819.923 dan non-UMKM mencapai Rp107,85 triliun dari 199.411 debitur.

Lebih lanjut, Perry mengatakan, apabila likuiditas sebesar Rp700 triliun ini masih juga belum mencukupi untuk res­trukturisasi, pemerintah akan menerbitkan SBN senilai Rp150 triliun untuk menutupi kekurang­an dalam program pemulihan ekonomi.

“Tentu saja nanti kalau ada (program) pemulihan ekonomi, pemerintah akan menerbitkan SBN juga,” sambungnya.

Kredit khusus

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pemerintah sedang berusaha agar pedagang sektor informal seperti pedagang bakso bisa mendapatkan bantuan usaha. Hal ini, menurutnya, sudah dibahas di dalam sidang kabinet.

“Kalau pedagang bakso dan lainnya di sektor informal ada dua yang kami usulkan di sidang kabinet,” ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja secara virtual bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5) malam.

Usulan itu bertujuan agar pe­dagang bakso, pedagang kaki lima, dan seluruh pedagang di sektor infromal bisa mendapatkan bantuan usaha, sekaligus juga bisa masuk ke inklusi keuangan.

Bantuan itu, kata dia, rencana­nya akan memiliki besaran yang sama seperti bantuan kepada usaha ultramikro (UMi), yakni antara Rp5 juta - Rp12 juta.

“Namun begitu, mereka diberikan pinjaman otomatis pinjaman diberikan restructuring 6 bulan,” ujarnya.

Yang menjadi tantangan ialah data pekerja informal hingga saat ini belum memadai. “Itu karena mereka sangat sulit. Mereka bergerak ke mana-mana,” tandasnya. (Ant/E-1)