Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
MASYARAKAT pengguna jaringan listrik dari PT PLN (Persero) sempat kebingungan lantaran tagihan listrik melonjak selama kerja dari rumah (WFH).
Sebagian masyarakat mengeluhkan tagihan listrik periode April yang lebih tinggi dari biasanya. Sebelumnya, Executive Vice President Communication and CSR PLN, I Made Suprateka, mengatakan adanya peningkatan tagihan rekening listrik periode April disebabkan selisih tagihan rekening pada bulan sebelumnya.
Dari penjelasan Made, pada Maret sudah diterapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sehingga, terjadi kenaikan konsumsi listrik akibat banyaknya aktivitas pelanggan di rumah. Sementara itu, tidak ada pencatatan langsung oleh petugas meteran ke rumah. Alhasil, penghitungan tagihan mengacu rata-rata tertinggi penggunaan listrik dalam tiga bulan terakhir.
Baca juga: Keringanan Tarif Listrik hanya untuk Golongan Tak Mampu
“Padahal penggunaan Maret mengalami kenaikan penggunaan listrik lebih tinggi. Hal ini menyebabkan terjadinya selisih antara jumlah penggunaan riil dengan pencatatan (yang didasarkan angka rata-rata seama tiga bulan). Selisih ini terakumulasi dalam rekening April dan ditagihkan rekening Mei,” papar Made melalui keterangan resmi, Kamis (7/5).
Menanggapi lonjakan tagihan listrik, seorang warga Jakarta, Shafina Rahmanida, menyayangkan minimnya informasi dari PLN kepada publik. Khususnya terkait kenaikan penggunaan listrik pada periode Maret. Dengan begitu, masyarakat bisa memahami adanya akumulasi biaya tagihan listrik pada April.
Shafina mengaku tagihan listrik rumahnya naik hingga 61,5%, dari biasanya sekitar Rp 1,3 juta menjadi Rp 2,1 juta. Menurutnya, PLN harus transparan dalam memberikan data kenaikan konsumsi listrik ke pelanggan.
Baca juga: PLN Pastikan Tarif Listrik tidak Naik
“Saya memaklumi kalau petugas tak bisa datang lalu menggunakan hitungan rata-rata tagihan tiga bulan sebelumnya. Tapi kalau memang ada selisih dan PLN sudah ada data bisa diinfokan ke pelanggan. Supaya masyarakat tidak panik dan jadi banyak yang complain,” keluh Shafina kepada Media Indonesia, Kamis (7/5).
Dia juga sudah menghubungi pihak PLN untuk memastikan kenaikan tagihan. Menurutnya, memang ada kenaikan penggunaan. Namun, dari PLN belum memberikan data rincian penghitungan. PLN, lanjut dia, mengatakan jika terdapat perbedaan antara penggunaan dan biaya tagihan setelah penghitungan, PLN akan mengurangi tagihan konsumsi listrik rumah.
“Walaupun sebenarnya tadi pas konfirmasi ke CS PLN juga kelihatannya mereka belum yakin sama hitungan pastinya. Tapi bilang kalau nanti memang ada perbedaan, bakal dikurangi tagihannya,” papar Shafina.(OL-11)
tarif tenaga listrik PT PLN (Persero) Triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 untuk 13 golongan pelanggan nonsubsidi tidak mengalami kenaikan atau tetap
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik PT PLN, pada triwulan III atau periode Juli-September Tahun 2025 tidak naik.
Masyarakat di sekitar wilayah jaringan diajak aktif peduli lingkungan melalui program tukar sampah dengan internet.
PEMERINTAH membatalkan rencana kebijakan diskon tarif listrik 50 persen tahap kedua untuk Juni-Juli 2025.
Pemerintah berencana kembali menggulirkan program diskon tarif listrik sebesar 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 1.300 volt ampere (VA).
Indonesia diproyeksikan akan menjadi net importer gas fosil pada 2040, hingga dampak kesehatan dan lingkungan yang meningkat di sekitar pembangkit.
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI, Aria mengungkapkan tantangan demokrasi Indonesia pada pemerintahan Prabowo ke depan semakin berat, khususnya dalam memulihkan integritas kelembagaan
Penyelenggaraan Pilkada yang inklusif menjadi jembatan bagi pemenuhan hak pilih bagi semua golongan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved