Headline

Indonesia optimistis IEU-CEPA akan mengerek perdagangan hingga Rp975 triliun.

Fokus

Tiga sumber banjir Jakarta, yaitu kiriman air, curah hujan, dan rob.

Buruh Lebih Butuh Makan, PKS: Tangguhkan Pelatihan Kartu Prakerja

Cahya Mulyana
17/4/2020 14:45
Buruh Lebih Butuh Makan, PKS: Tangguhkan Pelatihan Kartu Prakerja
Ilustrasi - Orang-orang mengenakan masker di tengah kekhawatiran tentang virus korona.(Setkab.go.id)

WAKIL Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menyebut yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih perlu mendapatkan kebutuhan pokok bukan pelatihan kerja secara daring. Maka biaya pelatihan melalui platform digital senilai Rp1 juta dari total Rp3,55 juta dari kartu prakerja bisa mubazir.

"Pelatihan kerja secara daring sangat tidak pas dan hanya akan buang-buang uang rakyat sebesar Rp5,6 triliun. Oleh sebab itu, saya minta kepada pemerintah rencana pelatihan kartu prakerja ini untuk ditangguhkan dan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pokok para buruh yang di PHK," kata Sukamta dalam keterangan resmi, Jumat (17/4).

Baca juga: Upaya DPD RI terhadap Perkembangan Pandemik Covid-19

Sebagaimana diketahui, pemerintah dengan pertimbangan dampak virus korona meningkatkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dengan penerima manfaat meningkat menjadi 5,6 juta orang. Bagi setiap peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan pelatihan secara online senilai Rp1 juta yang diberikan melalui mitra platform digital seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) juga Ruang Guru.

Ia mempertanyakan pelatihan secara daring senilai Rp1 juta dari wujud dan ketepatan sasarannya dengan kebutuhan buruh. Mestinya dengan metode daring nilainya juga bisa lebih murah.

"Maka bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan platform digital yang jadi mitra pemerintah dengan dengan pelatihan senilai Rp5,6 tiliun ini. Apakah ini elok dilakukan dalam keadaan pandemi ini?" kata Sukamta.

Kemudian, lanjut dia, kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah di Jabodetabek dan beberapa daerah belum efektif membendung penyebaran virus korona. Ini artinya, pemerintah harus segera mencari metode yang lebih efektif untuk mengatasi wabah yang berlangsung.

"Jadi kondisi seperti ini yang paling mendesak fokus pada dua hal, atasi secepatnya virus korona dan penuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan miskin. Soal pelatihan kerja terkait kartu prakerja bisa dikerjakan saat krisis virus ini sudah bisa diatasi," pungkasnya. (OL-6)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Astri Novaria
Berita Lainnya