Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menyebut yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) lebih perlu mendapatkan kebutuhan pokok bukan pelatihan kerja secara daring. Maka biaya pelatihan melalui platform digital senilai Rp1 juta dari total Rp3,55 juta dari kartu prakerja bisa mubazir.
"Pelatihan kerja secara daring sangat tidak pas dan hanya akan buang-buang uang rakyat sebesar Rp5,6 triliun. Oleh sebab itu, saya minta kepada pemerintah rencana pelatihan kartu prakerja ini untuk ditangguhkan dan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pokok para buruh yang di PHK," kata Sukamta dalam keterangan resmi, Jumat (17/4).
Baca juga: Upaya DPD RI terhadap Perkembangan Pandemik Covid-19
Sebagaimana diketahui, pemerintah dengan pertimbangan dampak virus korona meningkatkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun dengan penerima manfaat meningkat menjadi 5,6 juta orang. Bagi setiap peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan pelatihan secara online senilai Rp1 juta yang diberikan melalui mitra platform digital seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) juga Ruang Guru.
Ia mempertanyakan pelatihan secara daring senilai Rp1 juta dari wujud dan ketepatan sasarannya dengan kebutuhan buruh. Mestinya dengan metode daring nilainya juga bisa lebih murah.
"Maka bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan platform digital yang jadi mitra pemerintah dengan dengan pelatihan senilai Rp5,6 tiliun ini. Apakah ini elok dilakukan dalam keadaan pandemi ini?" kata Sukamta.
Kemudian, lanjut dia, kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah di Jabodetabek dan beberapa daerah belum efektif membendung penyebaran virus korona. Ini artinya, pemerintah harus segera mencari metode yang lebih efektif untuk mengatasi wabah yang berlangsung.
"Jadi kondisi seperti ini yang paling mendesak fokus pada dua hal, atasi secepatnya virus korona dan penuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan miskin. Soal pelatihan kerja terkait kartu prakerja bisa dikerjakan saat krisis virus ini sudah bisa diatasi," pungkasnya. (OL-6)
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mempertahankan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang telah ditetapkan.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monasĀ
RIBUAN buruh melakukan aksi demonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta, hari ini. Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved