Hadang Dampak Covid-19,PUPR Percepat Program Padat Karya Tunai

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat realisasi Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) beranggaran Rp 10 triliun yang tersebar di 34 Provinsi.

Hal ini  penting untuk menjaga daya beli dan memberikan pekerjaan bagi masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang telah memukul banyak industri.

“Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical daan social distancing untuk pencegahan penyebaran Covid-19,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui video conference bersama media, Selasa (7/4/).

Ia mengatakan program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai (PKT)  sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sebab  selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, juga bertujuan mengurangi pengangguran.

Anggaran program padat karya tersebut digunakan untuk 7 program, yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

Pada tahun ini  program padat karya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air yakni P3TGAI yang tersebar di 10 ribu lokasi dengan anggaran Rp 2,25 triliun.

 Saat ini sebanyak 761 lokasi P3TGAI sudah mempersiapkan/memulai kegiatan sosialisasi dan 73 lokasi sudah melaksanakan kegiatan konstruksi fisik, berupa pembangunan saluran irigasi tersier di 15 lokasi di Lampung, 10 lokasi di Bali, dan 48 lokasi di NTT, dengan anggaran per lokasi sebesar Rp 225 juta.

Di bidang jalan dan jembatan, melalui Ditjen Bina Marga pada tahun 2020 dilaksanakan PKT berupa pemeliharaan rutin jalan sepanjang 47.017 km dengan anggaran Rp. 0,489 triliun. Misalny untuk pembersihan median jalan, pengecatan marka dan berem. Selain jalan, juga dilakukan pemeliharaan rutin jembatan yang menggunakan skema swadaya masyarakat sepanjamg 496.080 m dengan anggaran Rp. 110 miliar, misalkan untuk pengecatan rangka jembatan.

di bidang permukiman, melalui Ditjen Cipta Karya pada 2020 akan dilaksanakan PKT PISEW di 900 kecamatan dengan anggaran Rp 540 miliar, TPS-3R di 106 lokasi dengan anggaran Rp 63 miliar, Pamsimas di 4.717 lokasi dengan anggaran Rp. 1,099 Triliun dan Sanimas di 1.028 lokasi dengan anggaran Rp. 391 miliar. 

Pamsima dan Sanimas  merupakan program padat karya untuk mendukung pencegahan stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak balita melalui penyediaan sarana prasarana air bersih dan sanitasi. 

Program selanjutnya di bidang permukiman adalah KOTAKU di 364 kelurahan dengan anggaran Rp 382 miliar. 

KOTAKU bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. 

Kemudian di bidang perumahan akan dilaksanakan PKT peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 166 ribu unit dengan anggaran Rp 3 triliun dan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 10 ribu unit dengan anggaran Rp 371 miliar. PKT tersebut dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di bawah tanggungjawab Ditjen Penyediaan Perumahan, baik berupa peningkatan kualitas ataupun pembangunan rumah baru.

Untuk peningkatan kualitas rumah, masyarakat mendapat bantuan Rp 17,5 juta sementara untuk pembangunan rumah baru sebesar Rp 35 juta. Dengan stimulus ini diharapkan timbulnya prakarsa dan upaya masyarakat dengan menumbuhkembangkan keswadayaan penerima bantuan, karena salah satu prinsip BSPS adalah masyarakat sebagai pelaku utama. (E-1)