Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan sebanyak 10 juta bidang tanah terdaftar melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun ini.
Target itu naik ketimbang di 2019 sebanyak 9 juta bidang dan realisasinya mencapai 11,2 juta bidang tanah. Oleh karenanya ATR/BPN yakin target tahun ini dapat tercapai.
Target utama dari program pendaftaran tanah ini ialah mencapai 126 juta bidang tanah akan terdaftar di 2025.
"2025 presiden meminta tanah di seluruh Indonesia, 126 juta bidang terdaftar. Nah ini bagian program prioritas kita yang terus menerus setiap tahun harus tercapai dan kita tingkatkan kualitasnya," jelas Sekretaris Jenderal ATR/BPN Himawan Arief Sugoto di kantornya, Selasa (25/2).
Peningkatan kualitas itu, lanjut dia, salah satunya yakni transformasi digitalisasi untuk seluruh data pertanahan dan peningkatan program dari yang semula hanya pendaftaran men jadi validasi.
"Juknis akan direvisi agar kanwil di daerah dapat menjalankannya dengan baik," tutur Himawan.
Data yang masuk melalui teknologi digital itu meliputi data spasial dan data yuridis. Dengan digitalisasi, diharapkan tidak akan lagi ditemui pemalsuan sertifikat, pungli hingga konflik pertanahan.
Sejalan dengan target PTSL yang dikejar tahun ini, ATR/BPN sebut Himawan, juga sedang mencari cara untuk menyelesaikan persoalan lain di bidang pertanahan. Akan tetapi daya yang dimiliki oleh ATR/BPN dinilai tidak cukup untuk menangani semua permasalahan yang ada.
Untuk itu ATR/BPN berencana melakukan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan seperti PTSL, reforma agraria, badan tanah, penanganan sengketa hingga percepatan tata ruang.
Himawan menyatakan belum bisa menyampaikan secara detil soal KPBU lantaran masih dalam pembahasan bersama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). (Mir/E-1)
Tujuan redistribusi tanah adalah untuk mengadakan pembagian tanah dengan memberikan dasar pemilikan tanah sekaligus memberi kepastian hukum hak atas tanah.
Pemkab Garut menekankan pentingnya ketelitian dalam memastikan penerima tanah yang sah sehingga redistribusi harus tepat sasaran.
RA Summit Bali 2024 merupakan sebuah upaya untuk menyelaraskan kebijakan lintas institusi dalam tataran yang lebih detail untuk meruntuhkan ego sektoral.
Menteri AHY langsung menuju ke Markas Kodam VI Mulawarman untuk menyerahkan sertifikat tanah
Ia menjelaskan sertifikat ini memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.
Rata-rata dari totalĀ 250 warga penerima sertifikat redistribusi di Desa Sukamukti, Ciamis yang diberikan adalah penggarap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved