Mendorong Digital Payment ke Tahap Lanjut

IPSOS MARKETING SUMMIT: Dari kanan, Direktur Group Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan Tris Yulianta, Deputi Direktur - Departement of Payment System Policy BI Yosamartha, Marketing Director LINK AJA Edward Kilian Suwognyo, Pengamat Ekonomi Yustinus Prastowo dan Managing Director IPSOS Market Research Soeprapto Tan menjadi pembicara dalam IPSOS Marketing Summit di Jakarta, Rabu (15/1).

PENGGUNAAN digital payment berkembang secara eksponensial. Meski begitu, belum ada potret pasti bagaimana pola perilaku dari para penggunanya. Gambaran tersebut yang berusaha ditangkap oleh IPSOS terkait dengan cashless sosciety yang ada di Indonesia. Dengan harapan hal tersebut dapat mendorong perkembangan pembayaran digital lebih berkembang lagi ke depannya.

“Pembayaran digital progresnya sangat baik-baik itu yang e-walet maupun e-money dari tahun ke tahun. Bahkan, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) di 2023 jumlah pengguna digital payment diperkira-kan mencapai 75 juta pengguna dan saya tidak kaget kalau 2030 akan mencapai 100 juta pengguna,” terang Managing Director Ipsos Indonesia, Soeprapto Tan, dalam IPSOS Marketing Summit 2020: Indonesia The Next Cashless Society, di Jakarta, Rabu (15/1).

Dengan jumlah seperti itu, Soeprapto menilai regulator (BI, OJK, hingga Kementerian Keuangan) perlu berkolaborasi dan bersinergi untuk mengembangkan infrastruktur dan menyempurnakan regulasi agar mendorong industri ini dan mencegah terjadinya masalah di kemudian hari.   

Dengan base line yang terus tumbuh, regulator hingga pelaku harus mulai memikirkan pengembangan infrastruktur dan regulasinya. Khususnya yang dapat memberikan proteksi kepada pengguna, jangan sampai membuat konsumen tidak lagi percaya dengan digital payment sehingga menjadi setback.

“Konsep cashless di Indonesia masih early stage sehingga regulasinya harus disempurnakan juga meski ada sejumlah aturan basic yang sudah mencoba memproteksi. Namun, karena masih tahapan early stage, evolusi regulasi dan jaringan masih terus berkembang,” tutur Soeprapto.

Early stage yang dimaksud dalam arti saat ini masyarakat masih menggunakan dua transaksi, yaitu tunai dan digital, sedangkan untuk tahapan mature, yakni semuanya sudah total transaksi digital. Perkembangan digital payment masih terkonsentrasi di Jawa.

Lebih lanjut, Soeprapto menilai peran pemerintah daerah (pemda) ke depannya akan sangat penting untuk pengembangan digital payment di daerah. Bahkan, pemda harus melek dalam mengadaptasi penggunaan digital payment dalam pembangunan daerah sebab memiliki banyak keuntungan, mulai transparansi sampai akuntabilitas sehingga mencegah lost dalam penerimaan daerah.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tris Yulianta, menerangkan Indonesia memiliki potensi yang sangat luar biasa untuk digital ekonomi. OJK, menurutnya, sangat optimistis digitalisasi akan menjadi pertanda perubahan ekonomi yang bagus ke depannya.

Untuk itu, OJK saat ini telah memiliki satuan kerja baru grup inovasi keuangan digital. OJK pun, menurutnya, merangkul seluruh inovasi keuangan digital dalam bentuk pencatatan dan mengaplikasikan kebijakan sand box.

Dengan harapan fintech akan tetap eksis dan bermanfaat bagi masyarakat. Tris menyadari adanya risiko dalam fintech. Untuk itu, pihak OJK terus berperan aktif dengan mengatur regulasi dalam hal keamanan untuk perlindungan kepada konsumen.

Selain itu juga ada tim waspada investasi yang menindak fintech ilegal yang merugikan masyarakat. Dari Bank Indonesia, Deputi Direktur Departement of Payment System Policy BI, Yosamartha, mengungkapkan perlunya visi konsep integrasi keuangan digital.

Fintech merupakan salah satu bagian, tapi tujuan akhirnya ialah pertumbuhan ekonomi Indonesia.Selain itu, Yosamartha menilai fintech di Indonesia ingin terlibat aktif dalam pertubuhan ekonomi dan selalu meminta arahan BI agar dapat menjadi legal.

“Startup itu sebetulnya ingin diatur, tapi yang paling penting adalah bagaimana mengaturnya,” terang Yosamartha.

Yang terpenting ialah adanya sinergi antara regulator dan industri untuk belajar bersama menciptakan suatu ekosistem yang baik untuk membantu masyarakat dengan tingkat keamanan yang tinggi. Salah satu contohnya ialah kesuksesan penerapan QRIS saat ini yang merupakan hasil kolaborasi dan kerja keras dari seluruh industri dan regulator.

 

Manfaat digital payment

Dalam survei yang dilakukan IPSOS ke 1.000 responden yang bermukim di Pulau Jawa (66%), Sumatra (21%), Kalimantan (6%), Sulawesi (4%), Bali (4%), dan Nusa Tenggara (1%), terungkap beberapa fakta menarik. Disebutkan bahwa sebanyak 25% responden menggunakan digital payment karena memberikan pengalaman yang menyenangkan dan sebanyak 26% karena merasa lebih aman, nyaman, dan yakin.

Hasil studi ini menunjukkan konsumen tidak hanya menggunakan satu jenis dompet digital karena hanya sebanyak 21%, sementara 28% menggunakan dua jenis, dan 47% menggunakan tiga jenis atau lebih. Dompet digital yang paling digunakan ialah OVO dan Gopay.

Penelitian juga mengungkapkan pola kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kartu nontunai, terungkap E-money dan Flazz merupakan kartu yang paling sering digunakan dalam bertransaksi, dan sebanyak 47% hanya memiliki satu kartu, 30% memiliki dua kartu, dan 23% memiliki tiga atau lebih kartu nontunai.

Penggunaan nontunai dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi keuangan, seperti berbelanja online, membayar tagihan listrik, membayar makanan di restoran, membayar penggunaan alat transportasi, menonton bioskop, dan berbagai layanan perbankan digital.

Pada studi itu juga terungkap beberapa segmen karakter konsumen dalam menggunakan alat pembayaran nontunai, yakni konsumen yang tidak takut akan pembayaran nontunai (reassure), konsumen yang menikmati pembayaran nontunai dan memperkaya hidup (encourage) serta konsumen yang beranggapan bahwa pembayaran nontunai ialah hal baru yang mengikuti perkembangan zaman (inspire).

Di segmen reassure, sebanyak 26% responden merasa yakin, aman, dan nyaman dan 19% menggunakan pembayaran nontunai karena efisiensi dan dapat mengontrol pengeluaran mereka.

Di segmen encourage, 25% responden menggunakan pembayaran nontunai karena mereka menikmati dan hal tersebut dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan, serta 9% responden menggunakan pembayaran nontunai untuk membangun hubungan dengan orang lain.

“Bagi mereka itu membawa hal-hal yang sifatnya fun dan memudahkan bagi pengguna dalam melakukan transaksi. Mereka juga merasa percaya dengan mereka ikut terlibat dan menggunakan digital payment itu mereka merasakan ada kemajuan dalam hidup mereka, oh ini sesuatu yang baru dan ini menyenangkan bagi mereka,” terang Soeprapto.

Di segmen inspire, 11% responden ialah para pengguna baru yang menggunakan nontunai untuk mendapatkan berbagai keuntungan, serta 10% responden ialah konsumen yang menginginkan produk nontunai yang lebih mumpuni serta memudahkan.

“Dari hasil studi tersebut terlihat bahwa masyarakat kita saat ini sudah mulai terbiasa dengan pembayaran nontunai dalam kehidupan mereka sehari-harinya dengan berbagai motivasi,” jelas Soeprapto.

Menanggapi hasil survei tersebut, Marketing Director LINK AJA, Edward Kilian Suwigno, menilai sebagai suatu hal yang positif. Menurutnya, cashless society berkaitan dengan perubahan prilaku di masyarakat dan hal tersebut erat kaitannya dengan motivasi dari masyarakat itu sendiri.

Masyarakat mungkin memandang digital payment itu sebagai opsi, dalam arti hanya menjadi alternatif pilihan saja dan yang kedua menjadi suatu solusi.Ketika menjadi opsi, sesuatu yang sifatnya menjadi jangka pendek, mungkin mereka pindah hanya karena ada promo cashback atau justru pindah karena menjadi solusi ada nilai yang mereka peroleh ketika pindah dari cash menjadi cashless.

“Hasil dari temuan ini sangat menyemangati  karena ketika berbicara terkait keamanan dan kepraktisan itu bicara ada solusi yang didapat masyarakat ketika mereka mengubah dari tunai ke cashless. Mungkin kalau temuannya lebih murah dan lainnya, kami dari pemain lebih khawatir. Tetapi ketika berbicara keamanan, artinya solusi mulai terlihat di masyarakat,” terang Kilian.

Pengamat ekonomi Yustinnus Prastowo pun melihat saat ini perbankan dan fintech bisa berkolaborasi. Jadi, apa yang dulu terdistrupsi melakukan kreatif distrupsion dan kemudian menjadi sinergi. Oleh sebab itu, pemerintah juga harus menjadi lincah. Kalau dulu mereka hanya menjadi regulator yang sedikit-dikit membuat aturan yang kadang malah menghambat, sekarang tidak bisa hanya sekadar menjadi regulator, dan juga tidak cukup hanya menjadi fasilitator yang memberikan kemudahan.

“Pemerintah harus menjadi aktor yang ikut bermain serta akselerator bagaimana mempercepat dengan kebijakan yang lebih lincah dan dinamis serta menciptakan ekosistem dan lingkungan yang baik. Penting BI, OJK, serta Kementerian Keuangan untuk dapat bersinergi sehingga tiga pilar tersebut dapat bergerak dan berinteraksi dengan baik,” pungkas Yustinus. (Dro/S1-25)