Kementan Fokus pada Produksi dan Ekspor

KEMENTERIAN Pertanian fokus pada peningkatan produksi dan ekspor komoditas pertanian pada tahun ini untuk mendongkrak kesejateraan petani. Kementan menargetkan dapat mengekspor beras sebanyak 500.000 ton.

"Untuk pertanian maju, mandiri, dan modern demi kesejahteraan petani dibutuhkan akselarasi yang cepat di awal Januari untuk melaksanakan kegiatan yang berdampak signifikan pada peningkatan produktivitas dengan target realisasi anggaran per triwulan ialah 45%, 60%, 80% dan 100%," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Tahun 2020 di Depok, kemarin.

Lebih lanjut Syahrul mengatakan, untuk mendukung upaya tersebut Kementan membangun Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Plus yang berbasis digital, atau Kostratani (Komando Strategis Pertanian). Pasalnya, penyuluh ialah ujung tombang pembangunan pertanian modern sehingga keberhasilan pertanian dilakukan dari lapangan.

"Selain peningkatan produksi, Kementan juga fokus menciptakan pengusaha milenial. Petani harus berperan penuh dari hulu ke hilir, yakni mulai tanam, produksi, petik, dan pemasaran dilakukan sendiri hingga ke tingkat ekspor," terangnya.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) itu juga mengingatkan panen raya akan dimulai pada Maret-April di atas lahan seluas 5 juta hektare. Karena itu, semua agenda sudah harus dipersiapkan.

Selain panen, Kementan selanjutnya fokus pada penyerapan gabah petani supaya harga gabah tidak anjlok dan memberikan keuntungan kepada mereka.

"Penyerapan gabah tetap jalan, tetapi kita fixed (tetap) dari panen raya itu akumulasi ada di Maret dan April. Oleh karena itu, agenda kita sudah siap di situ sehingga hasilnya dinikmati pada saat panen nanti," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Syahrul menekankan pentingnya peran pertanian dan perangkatnya untuk kehidupan sebuah bangsa dan negara.

Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk melawan tindakan alih fungsi lahan pertanian menjadi nonpertanian dan peruntukan lainnya yang menghilangkan lahan pertanian.

"Ada 267 juta penduduk Indonesia ada di tangan kita, yang harus dipenuhi pangannya. Apa yang mereka makan tergantung kerja keras dan yang kita hasilkan. Oleh karena itu, kita tidak boleh main-main karena ini menyangkut harga diri bangsa kita. Persoalan alih fungsi lahan harus kita lawan secara bersama-sama," tegasnya.

"Sanksi bagi pelaku alih fungsi lahan, jika dilakukan perseorangan, ialah ancaman penjara lima tahun. Jika dilakukan korporasi, dikenai sanksi tujuh tahun penjara," tegas Syahrul. (KG/E-3)