Headline
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Pertambahan penduduk mestinya bukan beban, melainkan potensi yang mesti dioptimalkan.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
SENGKARUT beras busuk di gudang-gudang Bulog tampaknya belum segera berakhir. Pasalnya, dalam program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) untuk 15,6 juta keluarga tahun depan Bulog tidak menjadi pemasok utama komoditas itu ke warung-warung penyalur BPNT.
"Tahun depan BPNT full untuk 15,6 juta keluarga. Kalau ada penunjukan ke Bulog, nanti menyalahi aturan. Ini sekaligus tantangan agar Bulog bisa seperti swasta," kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Andi Dulung, kepada Media Indonesia, Rabu (11/12).
Sebelumnya, Bulog sepenuhnya menyalurkan beras kepada warga miskin lewat kebijakan bantuan beras untuk keluarga sejahtera (rastra). Akan tetapi, sejak diberlakukannya Perpres No 63/2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara nontunai, Bulog harus bersaing dengan perusahaan swasta memasok beras ke warung-warung penyalur BPNT.
Walhasil ribuan ton beras di gudang perseroan tersendat keluar hingga menumpuk berbilang bulan bahkan tahun sehingga mengalami penurunan mutu.
Karena itu, Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Bulog, Imam Subowo, mengusulkan agar perseroan kembali menjadi pemasok utama kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam program BPNT.
"Ada kebijakan yang perlu disempurnakan. Tugas Bulog itu soal pangan dari hulu sampai hilir. Akan tetapi, sekarang di hilir diminimalisasi, bahkan dihilangkan. Pake BPNT nggak apa-apa, tetapi Bulog menjadi pemain di situ," ujar Imam dalam diskusi tentang BPNT dan efektivitas stabilisasi harga, di Jakarta, kemarin.
Kebijakan BPNT, lanjut Imam, membuat integrasi perberasan nasional dari hulu ke hilir mengalami fragmentasi. "BPNT tidak memiliki kewajiban kehadiran Bulog di level hilir sehingga muncul pemain lain. Di situ tidak hanya Bulog supplier-nya. Semua bebas dan berdampak terhadap harga. Kami kehilangan captive market 15,5 juta rumah tangga."
Sejak diberlakukannya program BPNT, penyaluran beras Bulog di hilir berkurang signifikan. Dari rata-rata 2,825 juta ton pada 2014-2017, kini hanya sekitar 350.000 ton. Akibatnya, beras Bulog menumpuk di gudang-gudang. Saat ini mencapai 2,3 juta ton, dengan 1,175 juta di antaranya dari penyerapan domestik.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menilai kebijakan BPNT juga memengaruhi kesejahteraan petani. "Saat penggilingan padi, serapan gabah petani berkurang drastis. Solusinya, wajibkan saja masyarakat hanya membeli beras dari Bulog. Dengan catatan, Bulog menjaga kualitas beras dan memberikan pilihan kualitas untuk masyarakat." (Pra/Hld/Faw/X-3)
Perum Bulog memastikan kesiapan penuh dalam menyalurkan bantuan pangan beras kepada 18.277.083 Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia.
Tiap pelaku UMKM menerima bantuan senilai Rp5 juta dalam bentuk barang, seperti rak display serta komoditas pangan berupa beras, gula, dan minyak goreng.
Pengangkatan Ahmad Rizal tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK 192/MBU/07/2025 tanggal 3 Juli 2025.
Letjen TNI Novi Helmy memutuskan untuk tetap melanjutkan pengabdiannya di lingkungan TNI
KEMENTERIAN Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah resmi melakukan pergantian Direktur Utama Perum Bulog.
Bulog Surakarta menyatakan sangat mencukupi, karena stok di gudang se-Solo Raya saat ini mencapai 82 ribu ton lebih.
Pemerintah Indonesia terus memberikan berbagai jenis bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Pengamat Ekonomi Pertanian, Khudori menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo soal alokasi untuk bidang ketahanan pangan dialokasikan sebesar Rp108,8 triliun.
Pemutakhiran data penerima bantuan sosial (bansos) berdasarkan usulan dari daerah dan sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R Djoemadi.menyebutkan penambahan data KPM yang diterima belakangan akan mulai dibayarkan setelah Lebaran karena waktu yang mepet.
Bansos akan diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Seluruh Indonesia. Salah satunya di wilayah Tangerang Selatan (Tangsel).
PT Pos Indonesia mengejar waktu penyaluran BLT BBM tahap 2, PKH, dan bansos sembako (Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT) tidak melebihi target yang ditetapkan Kemensos.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved