SENGKARUT beras busuk di gudang-gudang Bulog tampaknya belum segera berakhir. Pasalnya, dalam program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) untuk 15,6 juta keluarga tahun depan Bulog tidak menjadi pemasok utama komoditas itu ke warung-warung penyalur BPNT.
"Tahun depan BPNT full untuk 15,6 juta keluarga. Kalau ada penunjukan ke Bulog, nanti menyalahi aturan. Ini sekaligus tantangan agar Bulog bisa seperti swasta," kata Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, Andi Dulung, kepada Media Indonesia, Rabu (11/12).
Sebelumnya, Bulog sepenuhnya menyalurkan beras kepada warga miskin lewat kebijakan bantuan beras untuk keluarga sejahtera (rastra). Akan tetapi, sejak diberlakukannya Perpres No 63/2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara nontunai, Bulog harus bersaing dengan perusahaan swasta memasok beras ke warung-warung penyalur BPNT.
Walhasil ribuan ton beras di gudang perseroan tersendat keluar hingga menumpuk berbilang bulan bahkan tahun sehingga mengalami penurunan mutu.
Karena itu, Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri Bulog, Imam Subowo, mengusulkan agar perseroan kembali menjadi pemasok utama kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam program BPNT.
"Ada kebijakan yang perlu disempurnakan. Tugas Bulog itu soal pangan dari hulu sampai hilir. Akan tetapi, sekarang di hilir diminimalisasi, bahkan dihilangkan. Pake BPNT nggak apa-apa, tetapi Bulog menjadi pemain di situ," ujar Imam dalam diskusi tentang BPNT dan efektivitas stabilisasi harga, di Jakarta, kemarin.
Kebijakan BPNT, lanjut Imam, membuat integrasi perberasan nasional dari hulu ke hilir mengalami fragmentasi. "BPNT tidak memiliki kewajiban kehadiran Bulog di level hilir sehingga muncul pemain lain. Di situ tidak hanya Bulog supplier-nya. Semua bebas dan berdampak terhadap harga. Kami kehilangan captive market 15,5 juta rumah tangga."
Sejak diberlakukannya program BPNT, penyaluran beras Bulog di hilir berkurang signifikan. Dari rata-rata 2,825 juta ton pada 2014-2017, kini hanya sekitar 350.000 ton. Akibatnya, beras Bulog menumpuk di gudang-gudang. Saat ini mencapai 2,3 juta ton, dengan 1,175 juta di antaranya dari penyerapan domestik.
Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, menilai kebijakan BPNT juga memengaruhi kesejahteraan petani. "Saat penggilingan padi, serapan gabah petani berkurang drastis. Solusinya, wajibkan saja masyarakat hanya membeli beras dari Bulog. Dengan catatan, Bulog menjaga kualitas beras dan memberikan pilihan kualitas untuk masyarakat." (Pra/Hld/Faw/X-3)
