BUM-Des masih belum Sesuai Harapan

PRESIDEN Joko Widodo mendorong perlunya revitalisasi keberadaan badan usaha milik desa (BUM-Des).

Perkembangan BUM-Des belum seperti yang diharapkan.

Berdasarkan laporan yang diterimanya, sebanyak 2.188 BUM-Des tidak beroperasi dan 1.670 tidak memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan desa.

"Karena ini bagian dari penciptaan lapangan kerja secara besar-besaran, oleh karena itu, BUM-Des harus direvitalisasi sebagai penggerak ekonomi di desa," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait penyaluran dana desa tahun 2020 di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Jokowi menjelaskan BUM-Des bisa dioptimalkan dengan dana desa yang disalurkan pemerintah. Presiden juga mengingatkan BUM-Des yang didanai dengan dana desa bisa mulai melakukan kemitraan dengan sektor-sektor swasta besar.

Jokowi mencatat total dana desa yang dialokasikan dalam APBN selama kurang lebih 5 tahun ini sebesar Rp329,8 triliun. Pada APBN 2020, anggaran dana desa akan meningkat menjadi Rp72 triliun.

"Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar penyalurannya betul-betul efektif dan memiliki dampak signifikan pada desa," tegasnya.

Presiden juga menekankan, dana desa bisa dioptimalkan ke sektor produktif seperti pengolahan pascapanen, industri-industri kecil dan mikro, budi daya perikanan, desa wisata, dan industrialisasi perdesaan.

Seusai rapat terbatas, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan kementeriannya akan meninjau ulang BUM-Des dengan membentuk holding dan super-holding BUM-Des.

"Jadi begini, ada BUM-Des yang sudah dibentuk, kemudian ada beberapa yang tidak produktif atau kurang produktif. Ini yang perlu direvitalisasi. Nah yang BUM-Des tidak produktif dilakukan korporasi sehingga membentuk suatu holding atau super-holding yang melibatkan BUMN," kata Abdul Halim

Saat ini holding BUM-Des baru ada antara lain di Temanggung (Jawa Tengah), Bali, dan Bangka Belitung.

Untuk meningkatkan produktivitas, jaringan hingga ekspor, menurut Halim, Presiden Jokowi meminta untuk melibatkan BUMN. Namun, Halim mengaku pihaknya tak akan menutup BUM-Des yang tidak produktif.

"Kita tidak bsia menutup BUM-Des, yang bisa ialah memfasilitasi dan merevitalisasi dengan penambahan modal, peningkatan jaringan, pendampingan. Tergantung masalah yang dihadapi. Kalau masalah yang dihadapi misalnya pemasaran, ya butuh dana banyak untuk bangun jaringan," ungkap Halim.

Lomba desa dan BUM-Des

Untuk mendorong desa supaya maju, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar lomba desa dan kelurahan serta lomba BUM-Des untuk semua kabupaten/kota.

Desa terbaik di Sulsel ialah Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Untuk juara kelurahan diraih Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare. Adapun pemenang lomba BUM-Des ialah BUM-Des Bontosunggumanai, Desa Bontosunggumanai, Kecamatan Patalassang, Kabupaten Gowa.

Para pemenang tersebut mendapat uang pembinaan masing-masing sebesar Rp1 miliar.

"Bantuan sebesar itu bertujuan agar desa yang ada bisa terus berkembang karena tujuan kita di 2020 nanti itu mengentaskan desa yang tertinggal," ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulawesi Selatan, Asharie F Radjamilo.

Saat ini, dari 2.255 desa yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulsel, baru 6 yang masuk kategori desa mandiri. Sisanya, 147 desa berkembang, 1.447 desa tertinggal, dan 90 desa sangat tertinggal. (LN/Ant/E-1)