Jokowi Kartu Pra-Kerja bukan untuk Gaji Pengangguran

PRESIDEN Joko Widodo kembali menegaskan bahwa program Kartu Pra-kerja yang dicanangkan pemerintah bukan untuk menggaji pengangguran.

Hal itu disampaikan saat memimpin rapat terbatas dengan topik Akselerasi Implementasi Program Siap Kerja dan Perlindungan Sosial di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/12).

“Ini penting unuk disampaikan, karena muncul narasi pemerintah menggaji pengangguran. Itu tidak, itu keliru,” kata Jokowi.

Kartu Pra-kerja, kata Jokowi, merupakan bantuan biaya pelatihan untuk pencari kerja yang berusia lebih dari 18 tahun yang tidak sedang dalam menempuh pendidikan formal.

“Serta untuk pelerja yang terkena PHK yang membutuhkan peningkatan kompetensi,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, Kartu Pra-kerja diharapkan bisa menyiapkan angkatan kerja yang terampil agar lebih produktif dan bersaing.

Pasa rapat terbatas 12 November 2019 lalu, Jokowi meminta jajaran menteri terkait untuk memulai program Kartu Pra-kerja pada Januari 2020.

Menurut Jokowi, ada 58% tenaga kerja di Indonesia merupakan lulusan sekolah menengah pertama ke bawah. Karena itu, reformasi harus dimulai dari hulu yaitu pembenahan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi.

Selain membahas Kartu Pra-kerja, presiden juga menekankan jajaran menterinya menyiapkan bantuan pendidikan untuk mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang beprestasi.

Pemerintah, kata Jokowi, telah menyiapkan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

“Dari apa yang saya sampaikan. Hal yang paling penting adalah penyaluran kartu-kartu itu bisa tepat sasaran,” jelasnya. (Mal/OL-09)