Pemerintah Ekspor Beras Premium

PEMERINTAH menargetkan dapat mengekspor beras premium sebanyak 100 ribu ton hingga 500 ribu ton pada 2020.

"Terkait dengan ekspor beras, saya akan mempersiapkan mulai bibit, dari kesiapan lahan, irigasi, tesnya di mana. Harus bisa bersaing dengan beras-beras yang ada dari negara lain," kata Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kantor Presiden Jakarta,kemarin.

Menurut dia, pemerintah akan mempersiapkan kebutuhan untuk mendukung ekspor beras itu pada Januari 2020 sehingga pada Maret atau April dapat dilakukan pengiriman keluar.

Pemerintah akan menjajaki kebutuhan dan permintaan pasar ekspor atas beras.

Dia mengatakan pemerintah akan memenuhi syarat-syarat yang diminta negara tujuan, termasuk beras organik.

Oleh karena itu, diplomasi perdagangan Indonesia, diharapkan Syahrul, gencar melakukan strategi untuk ekspor. Untuk bisa bersaing dengan produk dari negara lain, Syahrul menjelaskan akan menyesuaikan ongkos produksi beras maupun penyesuaian logistik dan distributor.

Dia berharap pengusaha swasta dapat mengambil peran dalam meningkatkan nilai ekspor beras Indonesia.

"Ya kalau bisa pengusaha kenapa mesti pemerintah. Siapa pun, menurut saya, mau BUMN siapa saja yang penting kita ekspor," ujar Syahrul.

Syahrul telah mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo yang mengangkat tema Pengelolaan cadangan beras pemerintah.

Dalam rapat tersebut, Presiden mengarahkan menterinya untuk melakukan ekspor beras.

Pengelolaan cadangan

Adapun persoalan 20 ribu ton beras Perum Bulog yang turun mutu dan terancam busuk mendapat perhatian Presiden Jokowi. Dalam ratas, Presiden meminta kementerian dan lembaga terkait untuk segera memperbaiki manajemen tata kelola beras.

"Saya minta dibenahi manajememen pengelolaan cadangan beras pemerintah, penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan harus jauh-jauh hari kita pikirkan," ujarnya.

Stok beras yang menumpuk berpengaruh terhadap meningkatkannya biaya perawatan serta berpotensi menurunkan kualitas beras yang ada.

Untuk itu, Kepala Negara meminta data produksi beras benar-benar riil dan terkonsolidasi. Data tersebut dapat menjadi pegangan dalam mengambil kebijakan.

"Sehingga kita memiliki pegangan data yang kuat dalam setiap mengambil keputusan dan langkah-langkah koreksi perbaikan yang akan dilakukan," terang Jokowi.

Dia pun meminta kementerian dan lembaga terkait untuk memikirkan solusi untuk mengurangi penumpukan beras karena memacu biaya perawatan beras di gudang. Menurutnya, harus ada pola baru dalam menyelesaikan pengelolaan cadangan beras.

Dirut Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah sedang menghitung nilai beras yang mengalami penurunan mutu itu sehingga nantinya selisih dari penjualan beras turun mutu itu akan ditutupi pemerintah. (Ant/E-1)