CUKAI industri vape (rokok elektrik) di Tanah Air sumbang Rp1 triliun untuk kas negara pada tahun ini.
Pendapatan ini diperoleh seiring kebijakan pemerintah yang telah mengeluarkan regulasi terkait rokok elektrik.
"Setelah ada cukai untuk vape, jumlahnya (pengguna) terus meningkat. Tahun ini konstribusi (dari cukai) Rp1 triliun, tahun depan diperkirakan bisa Rp2 triliun," kata Perwakilan Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Bernaldi Djemat, Rabu (4/12).
Dia mengungkapkan, vape saat ini semakin berkembang ini ditandai dengan terus bertambahnya jumlah pengguna serta pelaku usaha terkait produk tersebut.
Perkembangan rokok elektrik ini juga dibuktikan dengan menjamurnya toko vape terutama di kota-kota besar. Dia mencatat, sedikitnya terdapat 4.500 toko yang saat ini memperjualbelikan berbagai produk tersebut.
"Itu yang sudah diregistrasikan ke pemerintah. Belum yang belum terdaftar, yang kecil-kecil," paparnya.
Untuk jumlah pengguna, dia mengakui belum memiliki data yang pasti. Meski begitu, menurut dia jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahunnya.
Bernaldi juga mengeluh, meski sudah legal dan mampu memberi kontribusi pajak, namun masih adanya perlakuan berbeda terhadap industri vape. Salah satunya dengan adanya penyebarluasan informasi yang keliru terkait vape.
Selain itu, wacana pelarangan rokok elektrik inipun terus digulirkan. "Kita lihat, banyak berita negatif," katanya.
Di tempat yang sama, anggota Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo, menilai hal yang sama. "Industrinya terus berkembang, semakin banyak," katanya.
Dia pun menilai positif adanya pemasukan untuk kas negara dari perdagangan rokok elektrik ini. Oleh karena itu, dia memastikan perlu
perhatian pemerintah terhadap keberlangsungan industri ini.
"Karena perkembangannya cepat, perlu perhatian dari segi erdagangannya, kesehatannya. Di inggris katanya vape 95% lebih aman dibanding dengan
rokok biasa," katanya.
Dia meminta pemerintah melakukan riset-riset untuk memastikan hal ini. "Ini untuk kepentingan kita sendiri. Agar kita punya data, melalui riset yang independen," katanya. (OL-11)
