Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
WAKIL Presiden Ma'ruf Amin menegaskan kembali bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendorong pengembangan ekonomi kecil. Maka itu, pemerintah akan mendorong agar BUMN ataupun perusahaan besar tidak lagi mengurusi usaha-usaha kecil.
"Kita akan dorong agar perusahaan-perusahaan besar, BUMN tidak lagi mengurusi urusan ekonomi kecil, tapi biar diserahkan kepada para pengusaha kecil saja," kata Ma'ruf Amin dalam acara peresmian pembukaan 6th Indonesia Islamic Economic Forum (IIEF) dan silaturahmi kerja nasional masyarakat ekonomi syariah tahun 2019, di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (15/11).
Baca juga: Gaet Wisatawan Jepang, JavaMifi Terus Berbenah Diri
Pemerintah, sambung dia, ingin pengusaha kecil bisa berkembang menjadi besar di kemudian hari. Maka itu, menurutnya, penting untuk mengembangkan pengusaha-pengusaha kecil tersebut.
"Para ekonomi kecil yang justru kita ingin kembangkan agar tidak kecil terus. Kalau kecil terus itu namanya stunting, jangan ekonomi kita kena virus stunting, kerdil, karena itu kita besarkan dan dorong," katanya.
Pembangunan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terangnya, harus dilakukan dari bawah. Hal itu ditujukan untuk menguatkan ekonomi umat. "Oleh karena itu, pemerintah akan mendorong agar BUMN, konglomerat jangan menyentuh bidang-bidang yang kecil yang harus diberikan kepada pengusaha kecil ke depan," tandasnya. (Nur/A-5)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved