Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan RI Sri Mulyani menyebut banyak desa fiktif bermunculan akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke daerah. Sri Mulyani memastikan akan menginvestigasi serta mengevaluasi temuan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Komisi XI Mustofa mendukung pemerintah untuk melakukan investigasi. Menurutnya, masalah tersebut perlu dibutikan agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat.
"Ya ini perlu dibuktikan dulu desa fiktif itu seperti apa dan berapa jumlahnya. Dana desa sejak periode pertama Jokowi itu besar sekali, tapi perlu dibuktikan," katanya di komplek DRI RI, Jakarta (6/11).
Baca juga: KPK Turun Tangan Selisik Dana Desa Fiktif
Menurutnya, keberadaan desa-desa di seluruh Indonesia sudah terdafatar serta terdata di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Selain itu, data di tingkat provinsi maupun kabupaten juga ada. Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah bisa mengecek sekaligus mengevaluasi.
"Mungkin saja ada desa yang penduduknya minim. Ada juga desa yang penduduknya begitu banyak tapi alokasi dana desanya sama," tuturnya.
Mantan Bupati Kudus ini juga mengatakan saat ini perlu dilakukan investigasi terlebih dahulu. Hal tersebut dinilai penting sehingga masyarakat bisa tahu kebenaranya mengingat jumlah desa di Indonesia yang begitu banyak mencapai 74.957 desa.(OL-5)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
(Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik 27 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat Eselon II) di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta pada Rabu (28/1).
Penyidik mendalami peran konsultan dalam menjembatani komunikasi wajib pajak dengan petugas.
Tujuannya untuk mencegah kedekatan berlebihan antara pejabat dan wajib pajak yang berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved