Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan RI Sri Mulyani menyebut banyak desa fiktif bermunculan akibat besarnya alokasi dana desa dari pemerintah pusat ke daerah. Sri Mulyani memastikan akan menginvestigasi serta mengevaluasi temuan tersebut.
Menanggapi hal tersebut, anggota DPR RI Komisi XI Mustofa mendukung pemerintah untuk melakukan investigasi. Menurutnya, masalah tersebut perlu dibutikan agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat.
"Ya ini perlu dibuktikan dulu desa fiktif itu seperti apa dan berapa jumlahnya. Dana desa sejak periode pertama Jokowi itu besar sekali, tapi perlu dibuktikan," katanya di komplek DRI RI, Jakarta (6/11).
Baca juga: KPK Turun Tangan Selisik Dana Desa Fiktif
Menurutnya, keberadaan desa-desa di seluruh Indonesia sudah terdafatar serta terdata di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Selain itu, data di tingkat provinsi maupun kabupaten juga ada. Dengan demikian, pemerintah pusat dan daerah bisa mengecek sekaligus mengevaluasi.
"Mungkin saja ada desa yang penduduknya minim. Ada juga desa yang penduduknya begitu banyak tapi alokasi dana desanya sama," tuturnya.
Mantan Bupati Kudus ini juga mengatakan saat ini perlu dilakukan investigasi terlebih dahulu. Hal tersebut dinilai penting sehingga masyarakat bisa tahu kebenaranya mengingat jumlah desa di Indonesia yang begitu banyak mencapai 74.957 desa.(OL-5)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Kemenkeu mencatat penerimaan bea cukai Rp44,9 triliun hingga Februari 2026, terkontraksi 14,7% dibanding tahun lalu. Ini penyebabnya.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penerima atau awardee beasiswa LPDP harus menghormati Indonesia dan rakyat Indonesia. I
Kemenkeu ungkap 44 alumni LPDP belum kembali ke RI. Menkeu Purbaya tegaskan sanksi berat berupa pengembalian dana plus bunga hingga blacklist permanen.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dana untuk pembelian kapal yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sejatinya memang belum dicairkan
Purbaya menegaskan Juda Agung memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni untuk melanjutkan sejumlah agenda strategis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved