Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PERTUMBUHAN ekonomi global di 2020 diprediksi bakal berada di bawah 3%. Lesunya pertumbuhan ekonomi dunia itu tak lepas dari meningkatnya hambatan perdagangan, ketidakpastian perdagangan, dan situasi geopolitik.
"Sudah pasti keadaan itu akan berimbas pada pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, termasuk Indonesia," ujar Kepala Kajian Makro Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Febrio Kacaribu, dalam konferensi pers Indonesia Economic Outlook 2020 di Jakarta, kemarin.
Prediksi pertumbuhan ekonomi global yang bakal di bawah 3% di tahun depan itu, sambungnya, didasari atas apa yang terjadi pada kondisi saat ini yang terus mengalami pelambatan dalam dua kuartal terakhir.
"Pertumbuhan ekonomi dunia saat ini diperkirakan lebih rendah jika dibandingkan dengan di 2018 dan masih belum ada tanda-tanda apakah pertumbuhan akan meningkat pada tahun depan karena ketidakpastian yang terjadi saat ini," kata Febrio.
Ia menambahkan, kemungkinan krisis di 2020 juga berpotensi terjadi sejalan dengan adanya indikator resesi Amerika Serikat melalui kurva imbal hasil yang terbalik.
"Itu merupakan peringatan awal resesi ekonomi pada masa yang akan datang di negara maju. Dengan kurva imbal hasil yang terbalik maka itu memperkuat sinyal resesi ekonomi Amerika Serikat akan terjadi di pertengahan 2020," jelasnya.
Indonesia, imbuh Febrio, dapat tetap menjaga stabilitas pertumbuhan perekonomian dalam negeri dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang tepat. Salah satunya dengan menjaga iklim investasi yang baik.
Investasi pun, lanjutnya, tidak hanya terpaku pada asing. Investor dalam negeri pun bisa didorong untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia demi menjaga stabilitas di tengah krisis global yang diprediksi terjadi.
Perbaikan iklim investasi amat diperlukan Indonesia pada 2020 demi menjaga stabilitas pertumbuhan perekonomian berjangka menengah. Pertumbuhan investasi di atas 6% merupakan sebuah keharusan untuk dicapai.
Kebebasan ekonomi
Dalam kesempatan berbeda, peneliti The Indonesian Institue M Rifki Fadillah menyampaikan bahwa Indonesia memiliki modal yang kuat untuk menghadapi situasi krisis di 2020.
Hal itu dapat dilihat dari naiknya peringkat Indonesia, dari urutan 62 menjadi ke-54 dari 162 negara di tahun ini dalam hal kebebasan ekonomi versi Fraser Institute.
"Peningkatan ini didasarkan pada beberapa faktor, meskipun pada faktor daya saing, Indonesia masih memiliki rapor merah," ujar Rifki, kemarin.
Kebebasan ekonomi itu ditandai oleh menguatnya perlindungan atas hak milik pribadi, tarif pajak yang rendah, iklim usaha yang sehat, stabilitas ekonomi, dan keterbukaan terhadap arus perdagangan global.
Kebebasan ekonomi pun ditandai oleh peran dari sektor swasta yang meningkat jika dibandingkan dengan pemerintah.
Rifki menguraikan indikator-indikator yang membuat peringkat Indonesia melonjak. Di antaranya, sektor konsumsi rumah tangga menunjukkan dominasi yang cukup besar jika dibandingkan dengan pengeluaran pemerintah. Dari sisi investasi pemerintah, BUMN mendominasi setiap proyek infrastruktur pemerintah. (Hld/E-2)
Thai Trade Center Jakarta, di bawah naungan Department of International Trade Promotion (DITP) Ministry of Commerce Thailand resmi membuka acara Thailand Week 2025 di Jakarta.
Tiongkok justru bergerak cepat dengan membuka pasarnya bagi kopi Brasil, menyusul kenaikan bea masuk 50% oleh Donald Trump.
LOGISTIK adalah nadi perekonomian yang menggerakkan perdagangan, menyambungkan daerah, dan memastikan roda industri terus berputar. Namun di Indonesia,
Presiden Prabowo turut meminta agar Malaysia membangun fasilitas lintas batas seperti yang telah dilakukan Indonesia
API memberikan apresiasi khusus kepada Presiden Jokowi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto atas upaya diplomatik yang berhasil membuka peluang ekspor lebih luas.
Pemerintahan Trump selidiki kebijakan dagang Brasil terkait perdagangan digital, tarif preferensial, dan intervensi hukum yang merugikan perusahaan AS.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved