Rabu 30 Oktober 2019, 13:06 WIB

Kementan Serius Tangani Kerentanan Ketahanan Pangan

Andhika Prasetyo | Ekonomi
Kementan Serius Tangani Kerentanan Ketahanan Pangan

ANTARA FOTO/Abriawan Abhe
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mendengarkan penjelasan petugas saat mengunjungi pusdiklat Peternakan Unismuh Makassar

 

KEMENTERIAN Pertanian mencatat terdapat 88 kabupaten yang berada dalam status rentan rawan ketahanan pangan. Sebagian besar dari jumlah tersebut terletak di Indonesia bagian timur.

Akses pangan yang sulit karena minimnya ketersediaan dan harga pangan yang tinggi menjadi penyebab utama.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) berkomitmen untuk mengatasi persoalan tersebut dalam waktu 100 hari ke depan. Ia menyatakan Kementan telah memetakan secara rinci daerah-daerah yang benar-benar rentan. Apakah status rentan menaungi tiap-tiap kabupaten secara menyeluruh atau hanya beberapa desa yang ada di dalam kabupaten-kabupaten saja.

"Sekarang seluruhnya kita akan coba benahi. Untuk persoalan ini, tentu kita harus mulai pada daerah-daerah yang benar-benar rentan. Karena kalau tidak diasistensi secara serius, mereka bisa berubah menjadi rawan," ujar SYL di Jakarta, Rabu (30/10).

Untuk solusi jangka pendek, pihaknya bersama beberapa kementerian teknis lain akan berupaya menyediakan bahan pangan dalam jumlah besar sehingga stok terjaga dan harga menjadi murah. Dengan demikian, masyarakat di daerah-daerah rentan bisa mendapat akses yang lebih mudah terhadap pangan.

Baca juga: BPS Gandeng Kementan soal Satu Data Pangan

Adapun, untuk solusi permanen, Kementan akan mengkaji komoditas pangan yang bisa menjadi unggulan di tiap-tiap daerah. Dengan melihat kontur tanah, kondisi cuaca dan berbagai faktor lainnya, setiap daerah pasti memiliki setidaknya satu potensi, baik pertanian, perkebunan atau peternakan, yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan akses pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk memuluskan strategi tersebut, SYL memastikan pihaknya akan memaksimalkan peran seluruh pejabat daerah, mulai dari gubernur, bupati, camat hingga kepala desa.

"Mereka harus memiliki tanggung jawab yang jelas atas kehidupan masyarakat masing-masing. Gubernur harus kerja apa, bupati harus apa, camat, kepala daerah, semua harus jelas," tegasnya.

SYL menegaskan masalah terkait pangan harus benar-benar ditangani serius. Pasalnya itu adalah unsur dasar yang akan memengaruhi hidup seorang manusia.

"Kalau masyarakat bisa makan dengan baik, mereka jadi sehat. Tidak akan ada stunting atau gangguan kesehatan. Kalau sehat, mereka bisa sekolah. Kehidupan akan jadi lebih baik. Maka itu, kalau dari pangan saja sudah tidak beres, tidak beres semua ke sana-sananya," jelas SYL.(OL-5)

Baca Juga

Dok. Petrokimia Gresik

Petrokimia Gresik Raih Platinum Rank di ASRRAT 2022

👤Andhika Prasetyo 🕔Jumat 02 Desember 2022, 23:21 WIB
Penguatan transparansi itu menjadikan hasil penilaian di ajang ASRRAT meningkat dari Gold Rank menjadi Platinum Rank yang merupakan level...
Dok.SIG

SIG Raih Penghargaan Top Sustainable Development Goals pada Ajang Top SDGs Award 2022

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 02 Desember 2022, 22:23 WIB
SIG telah menetapkan tiga pilar sebagai prioritas keberlanjutan Perseroan sebagai kerangka dan acuan strategi perusahaan...
Dok. Bea Cukai

Sinergi Antarinstansi Dorong Implementasi NLE

👤Mediaindonesia.com 🕔Jumat 02 Desember 2022, 20:35 WIB
NLE merupakan ekosistem logistik nasional yang menyelaraskan arus lalu lintas barang dan dokumen internasional sejak kedatangan sarana...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya