Menteri PUPR Ajak Erick Thohir dan Angela Bahas Destinasi Wisata

MENTERI Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memimpin rapat koordinasi bersama empat kementerian untuk membahas lima destinasi pariwisata superprioritas.

Dalam rapat yang berlangsung di kantor Kementerian PUPR di Jakarta, Sabtu (26/10), pejabat lain yang hadir adalah Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Erick Thohir mengatakan, rapat itu menyepakati untuk melibatkan investor swasta secara aktif untuk mengembangkan lima destinasi wisata superprioritas yang diyakini dapat meningkatkan perolehan devisa negara dan memperbaiki defisit transaksi berjalan.

Erick menambahkan, pemerintah akan mengoptimalkan potensi pembiayaan dari investor swasta untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata di lima destinasi prioritas, selain pembangunan yang mengandalkan sumber pendanaan dari APBN.

Lima destinasi prioritas itu adalah Danau Toba (Sumatra Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang (Sulawesi Utara). Pengembangan lima destinasi ini ditargetkan tuntas pada akhir 2020.

"Kami terus bersinergi sesuai dengan visi presiden untuk hasil yang akan dirasakan seperti penciptaan lapangan kerja, kedua membangkitkan ekonomi nasional termasuk UMKM, dan tadi adanya investor investor dari luar negeri, dari berbagai pihak yang selama ini beliau (Presiden Joko Widodo) sendiri sudah mendekati," kata Erick.

Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya dan Budi Karya Sumadi, selaku dua menteri yang sudah menjabat sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, membagikan informasi dan memberikan gambaran kepada para menteri yang baru terpilih, mengenai kondisi pengembangan pariwisata dan rencana-rencana yang akan dilakukan di 2020.

Hal itu karena pembangunan infrastruktur fisik yang sudah berjalan sejak periode pemerintahan pertama Jokowi, harus dilengkapi dengan aliran investasi dari BUMN dan swasta, logistik dan strategi pariwisata yang efektif.

Baca juga: Erick Akan Segera Bertemu OJK dan BI Bicarakan Dirut Bank BUMN

"Dengan demikian beliau-beliau (para menteri) bisa menyusun program. Ini yang kita terjemahkan untuk supaya segera untuk apa yang nanti kita bangun bisa dimanfaatkan oleh Menpar, Menteri BUMN, dan didukung oleh kepala BKPM," kata Basuki.

Budi Karya juga meminta Erick Thohir agar bisa mengajak perusahaan BUMN dan swasta untuk turut berinvestasi di pembangunan infrastruktur ke lima destinasi wisata.

"Tidak mungkin kita mengandalkan dana APBN saja. Apalagi dengan kompetensi dan tugas tugas baru Kementerian BUMN untuk juga menjangkau dan kolaborasi swasta untuk turut serta berinvestasi," ujar Budi. (*/X-15)