Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memprakirakan curah hujan baru akan turun pada November 2019. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita berharap data ilmiah tersebut dijadikan patokan oleh para pemangku kepentingan baik di pusat dan daerah.
Dengan kemarau panjang dan esktrim seperti ini, lanjut dia, pemerintah harus benar-benar harus detail dan jeli melihat ketersediaan bahan pokok. Kemudian juga pantauan atas harga harus dilakukan secara sungguh-sungguh.
"Curah hujan kita baru diperkirakan BMKG dan ini ilmiah November. Artinya musim tanam kita mundur. BMKG berulang kali sudah mengingatkan bahwa ini adalah kemarau atau El Nino yang terpanjang, ekstrim. Paling tidak diperkirakan sama dengan Tahun 2015," kata Enggar di Batu, Malang, Jawa Timur, Jumat (4/10).
Ia menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Hadir pula Dirjen PDN Suhanto, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Wakil Kepala Satgas Pangan Kombes Helfi Assegaf, dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko.
Enggar menambahkan, sesuai perintah Presiden Joko Widodo, maka semua pihak harus mengacu pada data tunggal dari Biro Pusat Statistik (BPS). Sebelumnya, ada empat kementerian/lembaga yang berbeda dalam urusan beras, yakni Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Nah, jangan kita berpolemik. Undang-undang dan kemudian perintah Bapak Presiden data tunggal yang kita pegang, yaitu data BPS," cetusnya.
Dalam sambutannya, menteri asal Partai NasDem itu juga mengingatkan kepada kepala daerah dan kepala dinas untuk terus menyikapi perkembangannya masa tanam yang mundur agar jangan sampai ada keterlambatan pasokan.
"Di beberapa daerah mungkin masih ada surplus. Saya sudah titip kepada kepala dinas agar yang surplus diberi tahu kemudian perkiraan defisitnya juga mereka beri tahu. Dan tidak boleh ada larangan perdagangan antar pulau, antar kabupaten. Ini NKRI bukan negara federal," tegas dia.
baca juga: Kelas Rawan Ambruk, Murid Dipindah
Ia juga menitipkan beras medium di pasar tradisional agar tetap tersedia. Kalau tidak, angka kemiskinan akan meningkat, dan (daya beli) purchising power masyarakat akan menurun. Menurut dia, Bulog memiliki pasokan yang cukup terkait beras medium. Oleh karena itu, sebaiknya Bulog segera melakukan operasi pasar manakala harga beras medium telah melonjak dari harga yang ditentukan.
"Jangan pernah mengambil risiko dengan urusan perut rakyat," pungkasnya. (OL-3)
PRESIDEN Prabowo Subianto mengancam agar tidak ada pihak yang bermain-main dengan kebutuhan pangan. Soal permasalahan beras, ia memperingatkan penggilingan beras skala besar
Agen menghentikan pasokan kendati pedagang telah mengorder. Kalaupun ada pengiriman beras, jumlah tidak sesuai pesanan.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sejak 8 Agustus 2025, ribuan kilogram beras telah disalurkan kepada masyarakat di berbagai kabupaten/kota di Lampung.
Peneliti Center of Reform on Economic (CoRE) Eliza Mardian menanggapi penghentian operasional sekitar 30% pengusaha penggilingan kecil di Jawa Tengah.
30 persen dari total 29 ribu pengusaha penggilingan di Jawa Tengah (Jateng) tidak beroperasi. alasannya mereka tidak mampu membeli harga gabah.
DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengungkapkan bahwa sejauh ini Bulog telah melakukan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) melalui berbagai skema.
MENTERI Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih dalam angka aman. Sebelummya diberitakan beras premium dan medium mulai langka
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Ruszaeni, menjelaskan angka stunting di Kabupaten Tegal menunjukan trend penurunan meski relatif masih tinggi.
PERUM Bulog melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) tahun 2025 kembali mengarahkan fokusnya pada tiga bidang prioritas.
Peneliti Center of Reform on Economic (CoRE) Eliza Mardian menanggapi penghentian operasional sekitar 30% pengusaha penggilingan kecil di Jawa Tengah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved