Rumah Subsidi Diminati, Pengembang MInta Kuota FLPP Ditambah

PELAKU usaha properti berharap pemerintah memberikan tambahan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 80 ribu unit hingga akhir tahun ini.

Sebagaimana diketahui, pada tahun ini, pemerintah hanya mengalokasikan 68 ribu unit untuk skema KPR Subsidi FLPP dan semua sudah ludes pada Agustus lalu.

Ketua Komite Tetap kadin Bidang Perundang-undangan dan Kebijakan Properti Eddy Hussy mengungkapkan pihaknya sudah sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas hal tersebut.

“Beliau mengatakan jumlah kuota FLPP pasti ditambah dalam satu atau dua minggu ini, tetapi besarannya berapa belum dipastikan,” ujar Eddy di Jakarta, Rabu (18/9).

Jika melihat sisa tahun ini, ia menghitung kebutuhan rumah subsidi mencapai 80 ribu unit.

Baca juga : Pemindahan Ibu Kota Diprediksi akan Dorong Sektor Properti

Pasalnya, pada 2018, pelaku usaha bisa merealisasi pembangunan hingga 256 ribu unit yang terdiri dari 58 ribu FLPP dan 225 ribu Subsidi Selisih Bunga (SSB).

“Artinya, ada permintaan 20 ribu unit rumah setiap bulan. Kalau kita hitung dari September sampai Desember, ya kita butuh 80 ribu unit,” jelasnya.

Namun, jika pemerintah tidak bisa memberikan kuota tambahan sebesar itu, industri properti tentu akan kelimpungan. Masyarakat berpenghasilan rendah sebagai konsumen pun akan menjadi korban.

“Masyarakat ini kan tinggal akad saja, tetapi pas akad ternyata kuotanya habis. Kan ini jadi masalah. Kalau yang seharusnya akad sekarang ditunda ke tahun depan, pasti akan menggerus kuota tahun depan,” ucap Eddy.

Sebagaimana diketahui, pada tahun ini, pemerintah menyediakan sekitar 168 ribu unit hunian yang ditawarkan melalui skema pembiayaan bersubsidi yakni FLPP, SSB dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Jumlah tersebut turun drastis dari tahun sebelumnya yang mencapai 256 ribu unit. (OL-7)