LMAN-PLN Kerja Sama Garap Eks Kilang LNG Arun

LEMBAGA Manajemen Aset Negara (LMAN) menandatangani perjanjian kerja sama operasional aset eks kilang LNG Arun dengan PT PLN (Persero), di Kantor Lembaga Manajemen Aset Negara, Jakarta, Senin (2/9). Perjanjian itu ditandatangani Direktur Utama LMAN, Rahayu Puspasari, dan General Manager PLN, Bambang Iswanto.

"Penandatanganan ini merupakan sebuah wujud komitmen LMAN dalam mengupayakan yang terbaik agar aset-aset negara dapat teroptimalisasi dan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi bangsa dengan terus melakukan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, salah satunya dengan PT PLN ini," ujar Rahayu.

Melalui perjanjian tersebut, LMAN dan PT PLN bersepakat untuk bekerja sama atas pemanfaatan barang milik negara berupa tanah seluas 4,7 hektare di kawasan aset eks kilang LNG di Lhokseumawe, Aceh, senilai Rp48 miliar untuk kurun 15 tahun. PT PLN berencana membangun pembangkit listrik tenaga gas untuk mengalirkan listrik di area Sumatra bagian utara dan sekitarnya.

Baca juga: Pembangunan Infrastruktur Terkendala Data Pasokan Bahan Baku

Pembangkit listrik tersebut memanfaatkan aliran gas dari PT Perta Arun Gas yang beroperasi di kawasan kilang dan sekaligus merupakan salah satu mitra LMAN dalam optimalisasi aset negara kilang LNG Lhokseumawe.
 
Pembangkit listrik tenaga gas tersebut diproyeksikan menghasilkan kapasitas listrik sebesar 184 MW yang dialirkan ke Sumbagut, Aceh, dan Riau. Dengan demikian, pemanfaatan aset tanah kelolaan LMAN oleh PLN memberikan manfaat berkesinambungan bagi masyarakat, khususnya untuk wilayah Sumatera bagian Utara dan sekitarnya.

LMAN merupakan salah satu Special Mission Vehicles (SMV) Kementerian Keuangan yang berbentuk BLU untuk mendukung optimalisasi manajemen aset negara guna meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial serta menggali potensi return on asset dan PNBP.

Dalam menjalankan perannya LMAN melakukan aktivitas peningkatan status aset negara hingga pemasarannya, termasuk melakukan layanan konsultasi aset negara (advisory) kepada Kementerian/Lembaga/BLU dan instansi yang mengelola aset negara lainnya. Selain itu, LMAN juga diberi mandat akselerator pembangunan infrastruktur melalui pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional. (OL-1)