Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEROMBAKAN di jajaran direksi Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk tidak berjalan mulus.
Pasalnya, Suprajarto yang ditunjuk sebagai Dirut BTN menggantikan Maryono dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN, kemarin, menolak untuk menerima keputusan RUPSLB.
Suprajarto yang saat ini masih menjabat sebagai Dirut Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk mengaku tidak pernah diajak bicara mengenai rencana penempatan dirinya ke BTN. Karena itu, ia memilih mengundurkan diri dari posisi barunya itu.
"Saya tidak pernah diajak bicara atas penetapan tersebut, apalagi musyawarah. Oleh karena itu, saya tidak dapat menerima keputusan itu dan saya memutuskan mundur dari hasil RUPSLB BTN," ujar Suprajarto di Kantor Pusat BRI, kemarin.
Dia pun mengaku tidak memiliki masalah dengan Kementerian BUMN dan telah bekerja profesional selama menjabat sebagai Direktur Utama Bank BRI.
"Rencana ke depan, liburan. Udah, (soal karier ke depan) itu nanti dipikir. Yang penting saya plong, enjoy," ujarnya.
Penolakan yang dilakukan Suprajarto ialah kasus yang pertama kali terjadi di BUMN.
Oleh karena itu, langkah yang dilakukan Suprajarto cukup menga-getkan banyak pihak. Apalagi langkahnya itu hampir bisa dipastikan tidak akan membuat dirinya tetap menjabat sebagai Dirut BRI.
Akuisisi Modal Ventura
Dalam RUPSLB kemarin, para pemegang saham memberikan persetujuan bagi perusahaan untuk melakukan aksi korporasi akuisisi Perusahaan Modal Ventura (PMV) guna mendukung core business BTN.
Manajemen BTN selanjutnya akan meminta persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merealisasi rencana tersebut.
"Kami akan menindaklanjuti persetujuan RUPSLB tentang akuisisi PMV untuk kemudian kami akan mohonkan persetujuan kepada OJK supaya dapat ditindaklanjuti sebagai langkah strategi bisnis yang akan dilakukan perseroan dalam pengembangan bisnis," kata Corporate Secretary Bank BTN Achmad Chaerul.
Menurut Chaerul, pengelolaan PMV akan tetap fokus untuk mendukung core business Bank BTN di bidang pembiayaan perumahan dan meningkatkan pendapatan nonbunga sehingga dapat memperkuat pertumbuhan kredit dan laba perseroan.
Adapun PMV yang dipilih perseroan ialah PT Sarana Papua Ventura (SPV), anak usaha PT Bahana Artha Ventura, yang merupakan anak usaha PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (persero). Pemilihan SPV ini sekaligus diharapkan menjadi sinergi BUMN yang diamanatkan Kementerian BUMN.
"Bank BTN telah menyiapkan anggaran untuk mengambil alih saham SPV. Dana yang sudah disiapkan tersebut akan digunakan sebagai penyertaan modal dan pengembangan bisnis PMV dalam jumlah sebanyak-banyaknya 90% yang akan dilaksanakan secara bertahap," terangnya.
Agenda lain dalam RUPSLB ialah evaluasi kinerja perseroan semester I 2019 dan langkah strategis manajemen BTN untuk mengawal kinerja bisnis on track sampai dengan akhir 2019. Termasuk dalam hal ini pelaksanaan PSAK 71 dan PSAK 73 yang sudah disiapkan secara baik oleh perseroan.
Chaerul memastikan BTN telah siap untuk menerapkan PSAK 71 dan PSAK 73 pada tahun depan dengan segala antisipasi yang sudah dilakukan. (E-1)
Melalui ajang kompetisi tahunan BTN Housingpreneur 2025, peserta berpeluang masuk ke jaringan bisnis nyata
Generasi milenial menjadi kelompok paling banyak menerima manfaat program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi yang disalurkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).
Khusus untuk BTN, Purbaya memprediksi penyaluran kredit hanya tembus Rp10 triliun dari Rp25 triliun yang dialokasikan hingga akhir tahun.
BTN menegaskan posisinya sebagai penyalur terbesar Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2025.
Bank BTN Cabang Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pembangunan rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 800 unit selama 2025.
Sepuluh developer ini mencatat kontribusi signifikan dengan total realisasi kredit mencapai Rp1,7 triliun, setara 50% dari total KPR Non Subsidi yang disalurkan BTN
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved