Alokasi Subsidi Dihitung Berbasis Volume

MENTERI Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa basis alokasi anggaran subsidi energi di dalam RAPBN 2020 ialah volume.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi pertanyaan apakah pemerintah akan menaikkan harga BBM tahun depan terkait adanya penurunan anggaran subsidi energi di 2020 menjadi Rp137,5 triliun dari outlook 2019 yang sebesar Rp142,6 triliun.

"Alokasi anggaran subsidi di dalam APBN basisnya ialah volume, prediksi berapa yang akan dikonsumsi untuk barang subsidi tersebut. Apakah diesel, elpiji 3 kg, listrik, itu dikaitkan dengan harganya," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Harga itu, lanjut dia, dipengaruhi dua hal, yaitu nilai tukar dan harga komoditas. Kedua hal tersebut merupakan faktor yang sangat dinamis.

"Jadi memang alokasi subsidi ini adalah suatu indikatif berdasarkan parameter yang tadi disebutkan. Namun, realitanya, di luar volume, mungkin dari sisi harga akan terjadi perubahan yang muncul yang tidak sama persis dengan asumsinya," tuturnya.

Oleh karena itu, kata Sri Mulyani, pemerintah akan melihat kebijakan apa yang harus diambil nantinya.

"Seperti yang kita lakukan tahun 2018, waktu itu fokus untuk stabilisasi dan menjaga momentum maka policy untuk subsidi mengikuti tujuan itu. Nanti di 2020 kita akan lihat dinamikanya dan bagaimana kondisi yang akan kita hadapi," tandasnya.

Sebagai informasi, pada tahun lalu Presiden Joko Widodo mengeluarkan permintaan agar tarif dasar listrik dan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2019. Namun, untuk tahun depan, Presiden Jokowi belum mengeluarkan instruksi.

APBN 2018 diterima

Kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU P2 APBN) Tahun Anggaran 2018.

Delapan fraksi yang menyetujui ialah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Golkar, Fraksi NasDem, Fraksi PPP, Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi Hanura.Adapun Fraksi PKS menerima dengan catatan.

Sebaliknya Fraksi Gerindra tidak setuju RUU itu disahkan menjadi undang-undang. (Nur/E-1)