Perdagangan Bilateral Digenjot

KEMENTERIAN Perdagangan (Kemendag) menargetkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan beberapa negara ditingkatkan secara besar-besaran.

Perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat (AS) ditargetkan mencapai US$50 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Demikian juga dengan India dan Korea Selatan.

"Tahun lalu, total perdagangan bilateral Indonesia-AS mencapai sekitar US$29 miliar. Kami sepakat untuk meningkatkan target perdagangan bilateral antara Indonesia dan AS sebesar US$50 miliar," ujar Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kemendag, Kasan, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, membangun perjanjian perdagangan dengan negara-negara mitra dagang utama dan negara potensial baru merupakan strategi ekspor yang dijalankan Kemendag.

Perdagangan bilateral dengan India diprediksi mencapai US$50 miliar pada 2025 dan Korea Selatan sebesar US$30 miliar pada 2022.

Peningkatan target perdagangan tersebut dilakukan Kemendag dalam rangka meningkatkan hubungan perdagangan bilateral dengan negara-negara mitra dagang utama.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan kepada sejumlah menteri dan kepala lembaga untuk terus melakukan terobosan kebijakan di bidang investasi dan ekspor.

Presiden berkali-kali juga menyampaikan bahwa ekspor dan investasi ialah kunci bersama dalam menyelesaikan neraca perdagangan dan defisit neraca transaksi berjalan. Jokowi juga berharap kebijakan soal investasi dan ekspor berbentuk konkret dan dapat diimplementasikan.

Kepala Negara pun mengarahkan aparat pemerintah untuk terus mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami para pelaku usaha.

Perjanjian dagang

Di sisi lain, pemerintah menargetkan hingga akhir 2019 akan ada 10 perjanjian perdagangan yang diselesaikan. Ke-10 perjanjian itu meliputi Indonesia-Iran PTA, Indonesia-Mozambik PTA, Indonesia-Turki CEPA, Indonesia-Tunisia PTA, Indonesia-Japan EPA, Indonesia-Korea CEPA, Regional Comrehensive Economic Partnership, Indonesia-European Union CEPA, ASEAN-Australia-Selandia Baru FTA, dan ASEAN-India FTA.

Adapun selama 2015 hingga semester I 2019, pemerintah telah menyelesaikan tujuh kesepakatan dagang dengan Cile, Palestina, Pakistan, Australia, dan EFTA. Dua lainnya merupakan perjanjian yang melibatkan ASEAN dengan Hong Kong dan Jepang.

Dengan demikian, dalam lima tahun terakhir, akan ada 17 perjanjian dagang yang akan dirampungkan. Jumlah tersebut sangat jauh meningkat jika dibandingkan dengan capaian yang diraih dalam 11 tahun terakhir.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengungkapkan, ke depannya tantangan yang harus dihadapi ialah bagaimana mengimplementasikan kesuksesan kerja sama perdagangan yang telah terjalin sehingga memberikan manfaat optimal bagi perekonomian negara.

"Semua yang selesai 2019 itu baru akan bisa diterapkan pada 2020 karena harus melalui proses ratifikasi terlebih dulu. Itu memang harus dilakukan. Jika tidak, kita semakin tertinggal dengan negara lain," ujar Enggar saat ditemui di sela-sela Indonesia Africa Infrastructure Dialogue di Nusa Dua, Bali, kemarin

Selagi menunggu proses ratifikasi, para pelaku usaha bisa mulai melakukan pembangunan untuk mendorong kinerja ekspor ke negara-negara mitra yang telah memiliki perjanjian dagang dengan Indonesia.

"Mau investasi berapa, bangun pabrik berapa, itu sudah bisa direncanakan. Proses dagangnya memang masih nanti, tetapi mereka sudah bisa mulai siap-siap dari sekarang," tuturnya. (Ant/E-1)