BTN Adopsi Program Cegah Korupsi KPK

PT Bank Tabungan Negara (per­sero) Tbk menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengimplementasikan aksi pencegahan korupsi. Langkah itu juga di­ambil Bank BTN untuk memaksimalkan pencapaian ki­nerja perseroan.

Direktur Utama Bank BTN Maryono mengatakan kerja sama tersebut merupakan kelanjutan dari penandatanganan komitmen antara perseroan dan KPK pada 2014. Ketika itu, keduanya bermitra untuk mengimplementasikan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan kerja Bank BTN.

 Menurut Maryono, kelanjut­an penerapan program pencegahan korupsi ini menjadi langkah penting terutama untuk memaksimalkan kiner­ja perseroan demi mencapai target. Apalagi, lanjutnya, perseroan merupakan badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan terbuka.

 “Kami mendukung penuh budaya antikorupsi. Untuk itu, kami menjadi lembaga perbankan pertama yang menggandeng KPK dan mengadopsi panduan pencegahan korupsi yang disusun KPK tersebut,” jelas Maryono dalam acara Implementasi Integ­rated Governance, Risk, and Compliance (iGRC) dan Pene­rapan Program Profit di Jakarta, Selasa (13/8).

Melalui kerja sama ini, Bank BTN mengadopsi Program Cegah Korupsi Profesional Berintegritas (Cek Profit) milik KPK. Program Profit tersebut disusun KPK untuk membangun dunia usaha yang antipratik suap-menyuap.  

“Kami berharap dengan Cek Profit, praktik bisnis di Bank BTN bersih dari korupsi. Kami juga berharap Bank BTN terhindar dari dampak negatif yang dapat merugikan perusahaan baik risiko secara finansial, hukum, maupun re­putasi,” tandasnya.

Hingga Juni 2019, Bank BTN mencatatkan penyaluran kredit senilai Rp251,04 triliun atau naik 18,78% secara ta­hun­an (year-on-year/yoy) dari Rp211,35 triliun. 

Kinerja penyaluran kredit Bank BTN tersebut turut mengerek naik posisi aset perseroan menjadi Rp312,47 triliun atau tumbuh 16,58% yoy dari Rp268,04 tri­liun. Per Juni 2019, BTN sukses menghimpun DPK senilai Rp234,89 triliun atau naik 15,89% yoy. (E-1)