Penghapusan Batas Bawah dan PPN Bisa Tekan Harga Tiket Pesawat

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai intervensi pemerintah terhadap maskapai penerbangan dalam kasus mahalnya harga tiket sudah berlebihan. Lebih baik pemerintah mengkaji ulang regulasi mengenai tarif batas bawah dan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN)

"Intervensi pemerintah jangan terlalu jauh, jangan terlalu dalam sampai pada maskapai harus memberikan diskon," kata Tulus Abadi, ketua YLKI di Jakarta, hari ini.

Menurutnya pemberian diskon yang dilakukan maskapai-maskapai penerbangan tanah air atas permintaan Pemerintah merupakan sebuah paksaan. Mahalnya biaya operasional pesawat, pengaruh kurs mata uang dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang harus dibayar maskapai-maskapai sebenarnya menjadi penyebab mahalnya harga tiket.

Baca juga: Bakal Ada Kebijakan Baru Terkait Tarif Tiket

Seharusnya Pemerintah mengkaji kembali regulasi yang ada dan kembali kepada Undang-Undang dan soal harga sebaiknya dibiarkan pasar yang menentukan.

"Pemerintah harus konsisten terhadap UU. Kalau kita mau kita harus revisi UU penerbangan agar aspek daya beli dimasukan dalam TBA (tarif batas atas)," jelasnya.

Tulus juga mengomentari adanya tarif batas bawah (TBB) yang justru melemahkan strategi persaingan maskapai-maskapai penerbangan. TBB merupakan aturan Pemerintah yang dibuat ketika terjadi kecelakaan Lion Air pada 2014. Harga tiket yang terlampau murah pada saat itu membuat Pemerintah menetapkan TBB yang sebenarnya tidak terdapat dalam UU.

"Hapus TBB karena tidak terdapat dalam UU, hapus PPN karena dikomunitas internasional juga tidak ada. Apabila dengan dihapusnya PPN dan juga TBB, saya optimis harga tiket bisa terjangkau," tuturnya.(OL-4)