Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet paripurna membahas Rancangan Undang-Undang beserta Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2020. Dalam rapat itu, Jokowi menekankan agar meminta RAPBN fokus dalam investasi pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Diharapkan nanti juga arah penggunaan APBN sebagai instrumen utama untuk meningkatkan daya saing Indonesia, terutama di ekspor dan investasi,” kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Senin (5/8).
Baca juga: Ini Kompensasi dari PLN untuk Pelanggan yang Terkena Pemadaman
Jokowi menekankan, pada 2020 tantangan ekonomi global masih terus terjadi. Dia meminta jajarannya untuk memperhatikan agar bisa mengatasi tantangan tersebut.
“Oleh karena itu, RAPBN 2020 harus bisa menggambarkan daya tahan ekonomi nasional dalam menghadapi gejolak eksternal yang ada,” jelasnya.
Jokowi kembali mengingatkan agar penyusunan RAPBN 2020 harus dikelola secara fokus, terarah, serta tepat sasaran sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat.
“Kemudian juga, untuk investasi sumber daya manusia, sudah saya singgung, ini tidak bisa ditunda lagi karena pembangunan SDM perlu kehadiran negara, untuk itu sejak dari kandungan bayi hingga memasuki masa emas anak, harus diperhatikan, sehingga tidak ada kenaikan angka stunting,” jelas Jokowi.
Selain itu, Jokowi menekankan agar swasta bisa diberi peran untuk ikut serta dalam pembangunan. Mengingat, kontribusi APBN dalam pertumbuhan, tidak terlalu besar.
“Perlu saya tekankan bahwa APBN hanya berkontribusi 14,5% PDB (produk domestik bruto) kita. Sehingga, yang paling penting adalah menciptakan ekosistem yang baik, agar sektor swasta bisa bertumbuh dan berkembang. Poinnya di situ," jelasnya.
Presiden sebelumnya telah memberikan pengarahan penyusunan pagu indikatif RAPBN 2020 dalam rapat kabinet terbatas pada 15 Juli 2019 lalu. Presiden saat itu memberikan lima instruksi kepada jajarannya terkait penyusunan RAPBN 2020.
Instruksi pertama Presiden mengingatkan kembali bahwa mulai 2020 fokus pemerintah adalah pembangunan dan perbaikan kualitas SDM. Kedua, Presiden juga menekankan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Baca juga: PLN Pastikan Warga Korban Pemadaman Dapat Kompensasi
Ketiga, yang berkaitan dengan infrastruktur, Presiden meminta lebih difkokuskan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi, baik itu kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan produksi persawahan, perkebunan, pertanian perikanan, serta sentra-sentra UKM.
Keempat, Presiden berpesan agar RAPBN 2020 mampu mengurangi kemiskinan. Terakhir, untuk belanja pegawai, Presiden mengingatkan, semuanya harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat maupun di daerah. (OL-6)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 akan mengalami defisit hingga Rp853 triliun atau 5,07% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
DEWAN Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang disusun pemerintah menjadi Undang-Undang APBN 2020.
Pemerintah bersama DPR telah menyepakati indikator ekonomi makro yang menjadi dasar penghitungan APBN 2020.
Dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2020, pendapatan cukai direncanakan sebesar Rp179,2 triliun.
RAPBN seharusnya digunakan sebagai panduan dan peta jalan kebijakan selama setahun ke depan agar tercipta target yang realistis dan target yang diinginkan dapat teralisasi.
dengan defisit yang rendah maka belanja menjadi terbatas dan pemerintah berupaya menggenjot pajak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved